Ekonomi RI Tumbuh 5,47%, Legislator Minta Harga Pangan Tetap Terjangkau

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,47 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan III 2026.

Meski melampaui capaian periode sebelumnya, ia mengingatkan pemerintah agar memastikan pertumbuhan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Investasi Domestik Tembus Hampir Rp 2.000 T, Kadin Ungkap Ketahanan Ekonomi RI

102 Dhanis

Menurut Amin, capaian tersebut menjadi sinyal positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen dan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,04 persen.

“Ini kabar baik yang patut kita syukuri. Perekonomian nasional masih tangguh di tengah global,” kata Amin, mengutip pada Senin (9/11/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga tumbuh 5,04 persen dengan kontribusi 2,62 poin terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,06 persen.

Baca Juga

3 hari  lalu

Bareskrim Tetapkan SU sebagai Tersangka Baru Penyadapan Presiden

31 Akbar Budi

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 1,20 poin, disusul sektor perdagangan dan konstruksi.

Penguatan juga terlihat dari sektor manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Oktober 2026 meningkat menjadi 54,0, tertinggi sejak Maret 2024. Bahkan, pesanan ekspor baru mencatat pertumbuhan tercepat sejak survei dimulai pada 2011.

Meski demikian, Amin mengingatkan agar capaian pertumbuhan tidak hanya dilihat dari angka agregat. Sebab, konsumsi rumah tangga dan investasi masih tumbuh sedikit lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Di sisi lain, belanja pemerintah memang tumbuh paling tinggi sebesar 8,95 persen, meski melambat dari 15,97 persen pada triwulan II 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan mesin pertumbuhan dari sektor domestik, khususnya daya beli masyarakat dan investasi swasta, masih perlu didorong.

“Pertumbuhan yang sehat harus berpijak pada daya beli masyarakat dan investasi swasta, bukan hanya belanja pemerintah,” ujarnya.

Amin juga mengingatkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi pemerintah. Di antaranya tekanan terhadap nilai tukar rupiah, suku bunga, penurunan cadangan devisa, hingga melemahnya surplus perdagangan.

Ia mencatat surplus perdagangan Indonesia sepanjang Januari-September 2026 sebesar US$10,61 miliar, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$33,54 miliar.

Selain itu, inflasi Oktober 2026 mencapai 3,23 persen, sementara inflasi pangan atau harga bergejolak berada di level 5,81 persen. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat.

Dari sisi fiskal, defisit APBN hingga September 2026 tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Amin meminta pemerintah menjaga kredibilitas anggaran agar proyeksi defisit akhir tahun sekitar 2,8 persen tetap terkendali.

Ia turut menyoroti ketimpangan hasil pembangunan. Meskipun angka kemiskinan turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, rasio Gini justru meningkat menjadi 0,368.

“Pertumbuhan tinggi harus diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli, lapangan kerja layak, dan harga kebutuhan pokok yang terjangkau,” tegasnya.

Karena itu, Amin mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi.

Pemerintah juga diminta memperkuat ekspor manufaktur serta memastikan belanja negara berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.