Riuh Boikot Raffi Ahmad Cs, Kritik Tanggung Jawab Moral

waktu baca 6 menit

Sabtu, 7 Nov 2026 19:32 5

Gungde Ariwangsa SH, aksi ini mengirimkan pesan yang sangat terang dan kritis ke industri hiburan dan lini masa: menjadi kaya dari perhatian rakyat, berarti harus siap diawasi oleh moralitas rakyat.(Foto: Chatgpt/Dok Pribadi)

Oleh: Gungde Ariwangsa SH

TODAYNEWS.ID – Peringatan 98 Tahun Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 lalu memunculkan cerita aneh tapi nyata yang masih terus menarik perhatian hingga kini dan barangkali juga berlanjut ke masa yang akan datang. Ada cerita “mahasiwa palsu”, aksi tandingan hingga boikot terhadap pesohor sekelas Raffi Ahmad Raffi Ahmad dan deretan influencer papan atas dalam negeri lainnya.

Baca Juga

Gungde Ariwangsa SH, pekerjaan bukan hanya soal upah, melainkan martabat, kepastian hidup, dan masa depan jutaan keluarga Indonesia. (Foto: Dok Pribadi)

1 hari lalu

PHK Mengancam, Utamakan Hak Buruh dan UU Baru Jangan Hanya jadi Mancan Kertas

14 Gungde Ariwangsa

Pasca-acara deklarasi ini, jagat media sosial dihebohkan oleh video investigasi dan pengakuan para peserta. Terungkap bahwa sejumlah peserta yang mengenakan jaket almamater berbagai kampus ternama ternyata bukan mahasiswa asli, melainkan massa bayaran dari sebuah komunitas yang dikerahkan demi kebutuhan visual acara.

Publik dan tokoh publik (salah satunya Andovi da Lopez) pun langsung mengecam acara tersebut. Netizen menuding acara itu sengaja dibuat sebagai pencitraan atau gerakan “tandingan” untuk memecah belah keaslian gerakan mahasiswa yang murni. Raffi Ahmad terseret pusaran kritik tajam karena dianggap melegitimasi pembodohan publik tersebut.

Pemantik Utama

Deklarasi tersebut menjadi pemantik utama yang meledakkan kemarahan publik hingga melahirkan gerakan boikot masif terhadap Raffi Ahmad dan deretan influencer papan atas lainnya. Kemarahan terbesar netizen muncul setelah terbukti bahwa banyak peserta berjaket almamater dalam acara tersebut adalah “mahasiswa palsu” atau massa bayaran. Publik merasa Raffi Ahmad dan para influencer di sana ikut melanggengkan pembodohan publik demi sebuah konten pencitraan.

Publik melihat adanya ketimpangan empati yang nyata. Sehari sebelumnya (28 Oktober), mahasiswa asli kehujanan di jalanan menyuarakan kritik tulus. Sementara keesokan harinya, para influencer ini memimpin acara seremonial mewah di tempat yang sama dengan fasilitas penuh.

Pasca-acara tersebut, narasi di media sosial bergeser tajam. Netizen tidak lagi melihat Raffi Ahmad sebagai sekadar penghibur (entertainer), melainkan sebagai pejabat publik (Utusan Khusus Presiden) yang menggunakan pengaruh digitalnya untuk meredam daya kritis anak muda.

Akibatnya, hanya dalam hitungan hari setelah deklarasi tersebut, gerakan boikot yang semula hanya berupa luapan kekecewaan di media sosial langsung bertransformasi menjadi aksi nyata pemutusan hubungan ekonomi dan digital (seperti mundurnya musisi di RANS Carnival Jogja dan rontoknya jumlah pengikut mereka secara massal).

Akumulasi Kekecewaan Publik

Aksi boikot terhadap Raffi Ahmad dan sejumlah influencer itu merupakan akumulasi dari kekecewaan public dalam rentang waktu Agustus 2024 – Oktober 2026. Pada Agustus 2024, gelombang awal kritik dimulai saat aksi unjuk rasa besar-besaran “Peringatan Darurat” terkait revisi UU Pilkada di depan DPR RI. Raffi Ahmad dan beberapa influencer dinilai tone-deaf (buta situasi) karena memilih absen dari demo dan mengunggah konten lain, yang memicu seruan boikot pertama.

Kemudian Oktober 2024, Raffi Ahmad secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Posisi ini membuat netizen semakin menyoroti setiap gerak-gerik dan tanggung jawab moralnya sebagai pejabat publik.

Efek Domino ke Bisnis RANS Carnival

Kritik di ranah digital langsung bertransformasi menjadi aksi nyata di lapangan (online-to-offline). Target utamanya adalah festival RANS Carnival yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta.

Merespons keresahan masyarakat Jogja, para pengisi acara utama seperti Tipe-X, Guyon Waton, OM Wawes, dan Masdddho secara serentak mengumumkan pembatalan tampil demi menjaga empati dan kedekatan emosional dengan penggemar lokal.

Karnaval pun sepi & UMKM gulung tikar. Akibat boikot massal, arena RANS Carnival dilaporkan sepi pengunjung. Banyak pelaku UMKM penyewa stan terpaksa merapikan lapaknya lebih cepat dan menanggung kerugian modal besar karena dagangan mereka tidak terserap pembeli.

Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, pihak Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf dan menjadikannya bahan evaluasi. Raffi Ahmad juga merilis video klarifikasi, mengaku kurang teliti, menyatakan dirinya hanya tamu undangan, serta meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi.

Namun gerakan boikot digital terus meluas ke barisan influencer pendukung rezim lainnya. Di media sosial, akun Instagram Raffi Ahmad dilaporkan kehilangan hingga lebih dari 400.000 pengikut dalam waktu singkat akibat gerakan unfollow massal yang masif.

Alarm Keras Kuasa

Di era digital, jumlah followers (pengikut) adalah mata uang. Selama bertahun-tahun, pesohor sekelas Raffi Ahmad dan deretan influencer papan atas tanah air menikmati privilese luar biasa dari aset digital ini. Mereka didengar, ditiru, dan tentu saja, diperkaya oleh perhatian publik. Namun, gelombang seruan boikot yang belakangan viral di media sosial menjadi alarm keras: kuasa penonton kini sedang mengambil alih kemudi.

Gerakan memboikot para influencer yang terlibat dalam pusaran dukungan politik ini sebenarnya bukan sekadar aksi mogok menonton atau unfollow massal. Ini adalah wujud dari frustrasi sosial yang naik kelas. Publik mulai menyadari sebuah ironi yang ironis: popularitas yang mereka “sedekahkan” lewat klik, like, dan share setiap hari, justru digunakan oleh sang idola untuk melegitimasi kebijakan atau figur politik yang belum tentu berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Bagi para influencer, keterlibatan dalam panggung politik praktis sering kali dipandang sebagai langkah bisnis atau perluasan pengaruh yang pragmatis. Namun bagi netizen, ada batas etis yang dilanggar. Ketika figur publik beralih fungsi dari penghibur menjadi instrumen kekuasaan, mereka harus siap menghadapi risiko terbesar dalam ekonomi perhatian (attention economy), yaitu pengabaian.

Kritik terbesar untuk fenomena ini sebenarnya bukan pada pilihan politik para pesohor tersebut—karena hak politik adalah milik semua warga negara. Kritik utamanya terletak pada tanggung jawab moral. Sangat sah bagi publik untuk bertanya: Ketika masyarakat yang membesarkan nama Anda sedang mengalami kesulitan, di mana posisi keberpihakan Anda?

Gerakan boikot ini mungkin tidak akan langsung membuat kerajaan bisnis para sultan digital ini runtuh dalam semalam. Namun, aksi ini mengirimkan pesan yang sangat terang dan kritis ke industri hiburan dan lini masa: menjadi kaya dari perhatian rakyat, berarti harus siap diawasi oleh moralitas rakyat.

Publik tidak lagi mau hanya menjadi angka statistik pemuas algoritma yang pasif; mereka kini menuntut pertanggungjawaban dari setiap layar gawai yang mereka hidupkan. ***

Gungde Ariwangsa SH – wartawan senior pemegang Kartu UKW Utama, Pemimpin Redaksi Todaynews.id, Ketua Siwo PWI Pusat 2018 – 2023, Ketua Pembina Yayasan IPO.
Email: orunka@gmail.com

Tag Terkait