Anggaran BNPB Dipangkas 75% di Tengah Ancaman Karhutla

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Slamet, menyoroti pemangkasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekitar 75 persen di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, terlebih ancaman El Niño telah diperingatkan sejak awal tahun.

Baca Juga

22 jam  lalu

Hinca Pandjaitan Minta Sanksi bagi Aparat yang Salahgunakan UU Perampasan Aset

12 Afrizal Ilmi

Menurutnya, keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi kesiapan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla.

“Pencegahan seharusnya ditempatkan sebagai investasi strategis, bukan sekadar komponen pengeluaran pemerintah. Jangan sampai anggaran pencegahan justru dikurangi, sementara biaya penanganan dan pemulihan akibat bencana jauh lebih besar,” kata Slamet dalam keterangan yang diterima, Sabtu (7/11/2026).

Dia mengingatkan besarnya kerugian ekonomi akibat karhutla sepanjang 2026 yang diperkirakan mencapai Rp167 triliun. Bahkan, referensi World Bank menunjukkan setiap satu dolar yang dialokasikan untuk pencegahan dapat menghemat sekitar 30 dolar biaya pemadaman.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Soroti Dugaan Penyelewengan 600 Ton Beras SPHP, Bulog Diminta Evaluasi

112 Dhanis

Selain persoalan anggaran, Slamet meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang konsesi yang wilayahnya mengalami kebakaran.

Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pelaku perorangan, tetapi juga harus menyentuh tanggung jawab korporasi dalam menjaga kawasan yang menjadi wilayah izinnya.

“Perusahaan pemegang konsesi harus bertanggung jawab menjaga wilayah izinnya. Jika ditemukan pelanggaran, penegakan hukum dan kewajiban pemulihan lingkungan harus dilakukan secara tegas,” ujarnya.

Slamet juga mendorong pemerintah mempercepat restorasi hidrologi gambut, memperkuat patroli terpadu, serta memberdayakan Masyarakat Peduli Api.

Dia menilai perlindungan kesehatan dan keselamatan petugas pemadam maupun relawan juga perlu menjadi perhatian dalam penanganan karhutla.

Dalam fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI, Slamet menegaskan perlunya pemerintah menyusun satu data kerugian karhutla yang terintegrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data tersebut dinilai penting sebagai dasar evaluasi kebijakan sekaligus perencanaan anggaran pencegahan dan penanggulangan karhutla pada masa mendatang.

“Jangan sampai setiap tahun negara mengeluarkan biaya besar untuk memadamkan kebakaran, tetapi akar persoalannya tidak pernah diselesaikan. Negara harus hadir sebelum api membesar, bukan hanya setelah kerusakan terjadi,” tutup Slamet.