Dukung Asta Cita Prabowo, Ekonomi Hijau Kaltim Didorong Perkuat Kemandirian Daerah

TODAYNEWS.ID – Transformasi ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) dari ketergantungan terhadap sektor pertambangan menuju ekonomi hijau dinilai perlu dipercepat. Langkah tersebut penting untuk memastikan masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan ketika cadangan sumber daya tambang semakin menipis.

Persoalan itu dibahas dalam diskusi publik Dua Tahun Asta Cita yang diselenggarakan Sahabat Hijau Nusantara di Yen’s Delight Coffee Pastry & Resto, Samarinda, Sabtu (31/10/2026).

Diskusi bertajuk “Hidup Setelah Tambang, Ekonomi Hijau Daerah” tersebut menghadirkan sejumlah pemerhati lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk membahas masa depan pembangunan Kaltim yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Berdasarkan data DJPb Kanwil Kaltim dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim tahun 2025, sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 35,34 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim pada Triwulan I-2025.

Sementara itu, hingga Juli 2025, sebanyak 76,54 persen nilai ekspor Kaltim masih ditopang komoditas pertambangan.

Baca Juga

1 hari  lalu

DKPP Kota Bandung Kaji Pembangunan Infrastruktur Logistik Pangan

86 Asep Awaludin

Direktur Eksekutif Progress Indonesia yang juga Ketua Umum PP KAMMI, Taufik Amrullah, mengatakan besarnya kontribusi sektor pertambangan seharusnya menjadi modal bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempersiapkan transformasi ekonomi.

Menurut dia, ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak terbarukan perlu diantisipasi dengan mengembangkan sektor ekonomi alternatif sejak dini.

“Tambang bukan sumber daya yang bisa diandalkan selamanya. Karena itu, kita harus mulai mempersiapkan kehidupan setelah tambang dari sekarang. Potensi ekonomi yang dimiliki daerah harus menjadi modal untuk membangun kemandirian masyarakat,” ujar Taufik.

Dia menilai Kaltim sebenarnya telah memiliki fondasi kebijakan untuk mengembangkan ekonomi hijau melalui Low Carbon Growth Strategy (LCGS) dan Green Growth Compact yang dimulai sejak Mei 2016.

Namun, berbagai kebijakan tersebut perlu diterjemahkan menjadi program konkret agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ekonomi Hijau Harus Beri Dampak Nyata

Rimbawan senior Kementerian Kehutanan, Ismail Akbar, mengatakan tantangan utama pengembangan ekonomi hijau bukan hanya terletak pada penyusunan konsep dan kebijakan, melainkan juga pada pelaksanaannya hingga tingkat desa.

Menurut Ismail, keberhasilan ekonomi hijau harus diukur berdasarkan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kondisi lingkungan.

“Keberhasilan ekonomi hijau jangan hanya diukur dari banyaknya program atau dokumen kebijakan. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan dan pendapatan, produk lokal memiliki pasar yang berkelanjutan, serta kondisi lahannya semakin membaik,” kata Ismail.

Dia menjelaskan, Kaltim memiliki sejumlah potensi ekonomi alternatif yang dapat dikembangkan, antara lain melalui agroforestri dengan komoditas kakao, rempah-rempah, serta hasil hutan bukan kayu.

Selain itu, jasa lingkungan dan energi bersih juga berpeluang menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pedesaan.

Ismail menambahkan, pengembangan ekonomi hijau harus melibatkan seluruh kelompok masyarakat. Perempuan perlu mendapatkan ruang dalam menjaga ketahanan pangan, sementara generasi muda dapat berkontribusi melalui pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital.

Pandangan serupa disampaikan pemerhati pemberdayaan perempuan sekaligus kandidat doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, Dina Riska.

Dia menegaskan, ekonomi hijau tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan pemerataan manfaat dan keterlibatan kelompok masyarakat secara inklusif.

“Ekonomi hijau harus memastikan tiga hal berjalan bersamaan, yakni mengurangi tekanan terhadap lingkungan, menciptakan sumber pendapatan yang layak, serta membuka akses yang inklusif bagi perempuan dan generasi muda,” ujar Dina.

Pemuda Samarinda Ajak Masyarakat Jaga Persatuan

Selain membahas transformasi ekonomi, diskusi tersebut turut menyoroti pentingnya menjaga persatuan masyarakat di tengah perubahan sosial dan ekonomi.

Perwakilan Pemuda Samarinda mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpecah akibat hoaks, disinformasi, fitnah, maupun ujaran kebencian.

“Kami pemuda Samarinda ingin menyampaikan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita bersaudara. Mari jaga persatuan dan kesatuan, serta bersama-sama memerangi hoaks, disinformasi, fitnah, dan kebencian. Indonesia, kita jaga bersama!” serunya.

Pesan tersebut menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan kebijakan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga persatuan serta ketahanan sosial masyarakat.

Diskusi ditutup dengan kesepakatan mengenai lima indikator evaluasi yang perlu diperhatikan sebelum menjalankan inisiatif ekonomi hijau di daerah.

Para peserta menekankan bahwa transisi ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip yang diusung adalah merawat lahan, memperkuat usaha, dan membagikan manfaat pembangunan secara bersama-sama.

Sebagai informasi, Sahabat Hijau Nusantara merupakan komunitas atau organisasi yang bergerak dalam advokasi lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mendorong transisi ekonomi hijau di Indonesia.