PDIP–PKS Mulai Seirama soal Gibran, Pengamat Sebut Ada Kawin Kepentingan

TODAYNEWS.ID – Komunikasi politik PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tengah polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum cukup menjadi penanda terbentuknya koalisi baru. Kedekatan kedua partai itu lebih tepat dibaca sebagai pertemuan kepentingan dalam isu tertentu.

Pengamat politik Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menyebut dinamika tersebut sebagai koalisi irisan. Artinya, dua partai yang memiliki latar belakang ideologi, basis pemilih, dan rekam jejak politik berbeda dapat menemukan titik temu tanpa harus membangun aliansi permanen.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kebakaran KMP Batumandi, Komisi V Minta Penyebab Diusut dan Standar Keselamatan Dievaluasi

47 Akbar Budi

“Ini bukan soal kawin ideologi, melainkan kemungkinan kawin kepentingan. Dua partai tidak harus punya pandangan yang sama tentang segala hal untuk menemukan titik temu dalam satu persoalan politik,” kata Arifki, pada Kamis (28/10/2026).

Menurut dia, komunikasi PDIP dan PKS perlu dilihat secara proporsional. Kesamaan perhatian terhadap polemik Gibran tidak serta-merta menunjukkan bahwa keduanya memiliki agenda politik yang sama, apalagi telah sepakat membangun koalisi jangka panjang.

Perbedaan posisi kedua partai juga terlihat pada Pilpres 2024, yang di mana pada saat itu PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan PKS mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca Juga

2 hari  lalu

Ketua Komisi II: Pansel KPU-Bawaslu Sebaiknya Dibentuk Setelah UU Pemilu Baru Disahkan

161 Dhanis

Perbedaan pilihan politik tersebut memperlihatkan bahwa kedekatan yang kini muncul tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi masing-masing partai dalam menghadapi perkembangan politik.

Arifki menilai, dalam praktik politik, kerja sama tidak selalu lahir dari kesamaan ideologi. Kepentingan yang beririsan pada isu tertentu dapat menjadi alasan bagi partai-partai berbeda kubu untuk membuka komunikasi dan mengambil sikap yang sejalan.

“Dalam politik, tidak semua kedekatan berujung perkawinan. Ada yang hanya bertemu karena kepentingannya bersinggungan. Jadi, jangan buru-buru membaca komunikasi PDIP–PKS sebagai koalisi besar,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kesamaan sikap dalam merespons polemik Gibran tidak langsung ditafsirkan sebagai kesamaan tujuan. Masing-masing partai bisa memiliki pertimbangan, strategi, dan sasaran politik yang berbeda meski menaruh perhatian pada persoalan yang sama.

Karena itu, menurut Arifki, hal yang lebih penting untuk dicermati bukan sekadar intensitas komunikasi antarkedua partai, melainkan agenda yang diperjuangkan dan keputusan politik yang dihasilkan setelahnya.

Keberlanjutan hubungan PDIP dan PKS, lanjut dia, akan lebih terlihat ketika polemik Gibran tidak lagi menjadi isu utama. Jika komunikasi tetap terjaga dan meluas ke sejumlah agenda strategis, peluang terbentuknya kerja sama yang lebih terstruktur terbuka.

Sebaliknya, apabila kedekatan itu mereda seiring bergesernya isu, hubungan keduanya lebih tepat dipahami sebagai persinggungan kepentingan yang bersifat situasional.

“Ini menarik karena memperlihatkan sekat politik bisa mencair ketika kepentingan bertemu. Tetapi apakah akan menjadi koalisi yang bertahan lama atau hanya persinggungan sesaat, jawabannya ada pada keputusan politik mereka berikutnya,” tandasnya.