DPR Dukung Prabowo Tertibkan Ekspor SDA: Tak Boleh Lagi Negara Dikerjai Korporasi!

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk mencegah praktik underpricing dan underinvoicing dalam kegiatan ekspor sumber daya alam Indonesia.

Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merugikan negara dan membuat kekayaan alam Indonesia tidak dinikmati secara optimal.

Baca Juga

6 hari  lalu

Perkuat Agenda Kabinet Merah Putih, Wamenhan dan Wamentan Bakal Gerak Cepat

141 Akbar Budi

Hal itu disampaikan Andre dalam diskusi bertajuk “Mengupas 2 Tahun Pemerintahan Prabowo” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Andre mengatakan, Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam seharusnya memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan ekspor. Namun, ia menilai praktik yang dilakukan sejumlah korporasi selama bertahun-tahun telah menciptakan ketidakadilan bagi negara.

“Bagaimana Pak Prabowo melihat ada praktik underpricing maupun underinvoicing-nya. Ini ketidakadilan, bagaimana Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam, tapi kita kalah dan dipermainkan oleh para korporasi,” kata Andre.

Baca Juga

2 hari  lalu

Soroti Ketimpangan Pendidikan, Komisi X DPR Minta Kebijakan Tidak Naik Kelas Dievaluasi

34 Dhanis

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang diambil Prabowo adalah dengan membentuk Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) untuk memperkuat pengawasan pemerintah terhadap aktivitas ekspor.

“Untuk itu presiden mengambil kebijakan dengan membentuk yang namanya DSI,” kata Andre.

Legislator dari Fraksi Gerindra itu menyebut kebijakan ini bertujuan memastikan transaksi ekspor berlangsung secara transparan dan sesuai dengan nilai yang semestinya.

“Sehingga seluruh ekspor-ekspor ini dikontrol oleh pemerintah, supaya dipastikan tidak ada lagi praktik underinvoicing atau underpricing. Sehingga kekayaan negara betul-betul dinikmati oleh pemerintah,” ujarnya.

Menurut Andre, kebijakan tersebut berpotensi menghadapi perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik tersebut. Ia menilai perubahan tata kelola ekspor dapat mengganggu kepentingan korporasi yang telah lama menikmati keuntungan.

“Dan ini tentu mendapatkan perlawanan. Bayangkan puluhan tahun korporasi ini menikmati praktik ini, merugikan negara, dan kita semua diam,” tuturnya.

Andre juga menyinggung sikap pemerintah-pemerintah sebelumnya yang dinilainya belum mengambil langkah tegas untuk mengatasi persoalan tersebut. Sebab itu, atas kebijakan yang diambil Prabowo, kini muncul perlawanan dari kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan finansial dan akses.

“Puluhan tahun pemerintah sebelumnya diam. Jadi menimbulkan kegaduhan dan tentu menimbulkan perlawanan dari orang-orang yang tidak senang,” kata Andre.

“Dan siapa mereka adalah orang-orang yang kaya dan punya uang dan punya akses. Nah, ini yang dilakukan oleh Presiden Prabowo,” pungkasnya.