Jalankan Arahan Presiden, Mendagri Gunakan Data BPS Pantau Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

TODAYNEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu instrumen penting bagi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Hal itu disampaikan Tito setelah menerima penghargaan kategori kementerian dalam Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2026 di The Grand Platinum Hotel, Jakarta, Sabtu (26/9/2026) malam.

Baca Juga

3 hari  lalu

Cegah Karhutla, Prabowo Resmi Bentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional

387 Akbar Budi

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Kemendagri dalam mengoptimalkan data statistik sebagai dasar pembangunan daerah, termasuk untuk pengendalian inflasi, pemantauan harga komoditas, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Tito mengatakan, kebijakan pengendalian inflasi membutuhkan data yang akurat dan diperbarui secara berkala. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap pengendalian inflasi di daerah.

“Perintahnya Pak Presiden sekarang, Pak Prabowo sama yaitu untuk menjaga inflasi daerah. Otomatis dari mana startnya ini? Beliau (Presiden Prabowo) sangat berbasis data, kami pun berbasis data, otomatis startnya dari data-datanya BPS,” ujar Tito.

Baca Juga

5 hari  lalu

Beras Premium Langka di Ritel, Amran Singgung Pihak yang Bermain

105 Afrizal Ilmi

Menurut Tito, sebelumnya perkembangan inflasi daerah umumnya diketahui melalui data yang dirilis setiap bulan. Namun, dinamika harga pangan berlangsung lebih cepat sehingga diperlukan instrumen pemantauan yang lebih rutin.

Atas dasar itu, Kemendagri bersama BPS mengembangkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang memuat perkembangan sejumlah komoditas pangan yang berpengaruh terhadap inflasi.

Data tersebut kemudian digunakan untuk mengidentifikasi daerah yang mengalami tekanan harga sekaligus mencari penyebabnya. Hasil pemetaan itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah pengendalian.

“Karena dapat diagnosa yang tepat daerah mana yang tinggi, penyebabnya apa, maka terapinya juga bagus,” kata Tito.

Ia menyebut pemanfaatan data tersebut turut mendukung pemantauan komponen inflasi, mulai dari volatile food, administered prices, hingga core inflation. Data itu juga pernah digunakan Kemendagri dalam mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj.) Kepala Daerah.

Tito mengatakan pola kerja sama berbasis data tersebut ke depan tidak hanya digunakan untuk pengendalian inflasi.

Sesuai arahan Presiden Prabowo, Kemendagri juga akan memanfaatkan data BPS untuk memantau pertumbuhan ekonomi di daerah secara berkala.

“Dan kemudian kita akan masuk ke pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.