DPR Minta Data PBI BPJS Kesehatan Diperbaiki: Jangan Sampai Bantuan Salah Sasaran
Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya, meminta pemerintah segera memperbaiki data PBI BPJS Kesehatan. Foto: E Media DPR TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya, meminta pemerintah segera mengeluarkan dan memperbarui data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Menurutnya pembenahan pendataan ini mendesak dilakukan agar warga yang kurang mampu dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa hambatan.
“Ketidaktepatan data PBI ini menjadi salah satu temuan yang kami dapatkan di lapangan. Jangan sampai ada masyarakat yang sebenarnya tidak mampu membayar iuran, tetapi tidak masuk dalam data PBI,” kata Asep mengutip dari keterangannya, pada Rabu (16/9/2026).
Asep mengungkapkan, masalah ketidaktepatan data ini memiliki dua dampak krusial di lapangan yang harus segera dituntaskan. Selain berisiko mencoret hak masyarakat miskin, kesalahan data juga membuat anggaran negara tidak tepat sasaran jika masih dapat dinikmati warga yang kondisi ekonominya sudah membaik.
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
“Ketidaktepatan data ini mempunyai dua sisi persoalan. Ada masyarakat yang seharusnya mendapatkan PBI tapi belum terdata, dan ada pula yang mungkin sudah tidak memenuhi kriteria tapi masih tercatat sebagai penerima. Dua-duanya harus segera dibenahi,” tegasnya.
Politikus PKB itu juga menyoroti nasib peserta BPJS mandiri yang mengalami tunggakan iuran akibat penurunan kondisi ekonomi keluarga. Kelompok ini menjadi sangat rentan karena terhimpit di antara jaminan membayar iuran dan belum terakomodasi ke dalam skema PBI dari pemerintah.
“Masyarakat yang terdaftar sebagai peserta mandiri sering kali menunggak karena kondisi ekonomi menurun. Mereka berada pada posisi rentan, tidak mampu membayar mandiri tetapi belum masuk skema PBI,” jelas legislator PKB tersebut.
Menurut Asep, persoalan data bukan sekedar urusan administratif, melainkan menyangkut langsung kesehatan dan keselamatan jiwa warga. Ketidakpastian status kepesertaan sering kali membuat masyarakat takut menunda pengobatan ke fasilitas kesehatan.
“Dampak ketidaktepatan data ini berimplikasi langsung terhadap keselamatan masyarakat. Banyak warga terpaksa menunda pengobatan karena khawatir tidak mampu menanggung biaya pelayanan kesehatan,” katanya.
Untuk itu, Asep mendesak fasilitas kesehatan tidak menolak pasien hanya gara-gara urusan administrasi atau tunggakan.
Ia pun menyarankan pemerintah melibatkan aparat daerah hingga tingkat desa agar pemutakhiran data bisa berjalan lebih cepat, sekaligus menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.
“Pemerintah juga harus menyediakan mekanisme pengaduan dan koreksi data yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Masyarakat harus diberikan ruang untuk melaporkan apabila status kepesertaannya tidak sesuai,” pungkasnya.
Pos terkait
Berita Favorit
