Mendagri Buka Suara soal Wacana E-Voting dalam Pemilu Mendatang

TODAYNEWS.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.

Tito mengatakan, penerapan e-voting masih sebatas wacana yang perlu dibahas dan dikaji secara matang oleh berbagai pihak. Menurutnya, pembahasan tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, hingga partai politik.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Pengamat: Demokrat Sedang Cari Posisi Aman untuk Hadapi Pemilu 2029

281 Dhanis Iswara

“Ya, ada wacana itu. Tapi itu kan harus dibicarakan pemerintah, DPR, KPU, Bawaslu, DKPP, ya. Partai-partai politik, apakah mereka setuju atau tidak dengan wacana e-voting,” kata Tito kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Ia menyebut Indonesia dapat mempelajari penerapan e-voting dari negara lain sebagai bahan pertimbangan.

Salah satu negara yang dapat dijadikan rujukan kata Tito, misalnya adalah India yang memiliki jumlah penduduk besar dan telah menggunakan sistem pemungutan suara elektronik.

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Minta Dugaan Lahan Bekas Karhutla Jadi Kebun Sawit Diselidiki

102 Dhanis Iswara

“Boleh saja ada juga rencana, ada wacana ya, untuk studi banding misalnya di India. Dia kan juga sama negara besar, penduduknya banyak tapi juga melakukan e-voting,” ujarnya.

Menurut Tito, praktik e-voting sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru di Indonesia. Sistem tersebut telah diterapkan dalam pemilihan di sejumlah desa, meski masih dalam skala terbatas.

“Kemudian, sebetulnya e-voting juga dilaksanakan di Indonesia sudah ada di beberapa tingkat desa, ya. Tapi dalam skala yang kecil,” katanya.

Meski begitu Tito mengungkapkan bahwa penerapan e-voting memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan apabila benar-benar diterapkan pada Pemilu mendatang.

Salah satunya adalah proses pemungutan dan penghitungan suara yang dapat berlangsung lebih cepat. Selain itu, sistem elektronik dinilai berpotensi menekan biaya penyelenggaraan pemilu.

“Keuntungan ada e-voting itu kekuatannya adalah cepat, dan biayanya pasti lebih murah, ya. Karena cepat orang bisa melakukan tanpa harus ke TPS misalnya, ya dengan sistem online,” jelasnya.

Sementara terkait kekurangan, Tito menyebut bahwa sistem e-voting memiliki kerentanan terhadap serangan siber (hacking) yang berpotensi terjadinya kecurangan dalam perhitungan suara.

“Tapi kelemahannya yang dikhawatirkan di antaranya takut adanya hacking, kemudian ditembus sistem e-voting-nya, diganggu misalnya,” katanya.

“Kemudian, kalau manual itu bisa dilihat banyak orang jumlahnya, ya, suaranya dihitung bertahap. Kalau e-voting kan langsung dia, tanpa melalui perhitungan tingkat, secara bertingkat, sehingga mungkin akan ada terdapat kelemahan moral hazard misalnya, takut ada kecurangan, misalnya ya,” lanjut Tito.

Oleh karena itu, pemerintah kata Tito, akan mengkaji secara matang wacana penerapan sistem tersebut dengan membandingkan praktik di berbagai negara, termasuk negara-negara maju yang memilih untuk tetap menggunakan sistem manual.

“Kita harus belajar kalau kita mau melakukan, melihat praktik di negara-negara yang melakukan itu, dan ada juga negara-negara yang nggak melakukan itu. Negara-negara modern juga, negara maju ada juga yang nggak melakukan e-voting,” ucap Tito.

“Kenapa juga alasannya, gitu kan? Jadi, kira-kira seperti itulah. Ini masih terbatas wacana. Intinya adalah sebatas wacana baru. Kita mau belajar dulu ke beberapa negara,” demikian Tito menambahkan.