Komisi V DPR Minta Alokasi APBN Disesuaikan Kebutuhan Daerah

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi, menyoroti pentingnya pemerataan dan keadilan dalam distribusi anggaran di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Erna saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

Data Desil Bermasalah, DPR: Warga Miskin Bisa Kehilangan Bansos

415 Dhanis Iswara

Dalam rapat yang membahas pendalaman RKA/L 2027 itu, Erna menilai alokasi anggaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat ketertinggalan masing-masing daerah.

“Saya hanya ingin menyinggung soal ketidakadilan dan pemerataan terhadap distribusi anggaran. Terbuka lebar ini, Pak,” kata Erna.

Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menegaskan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki peran vital dalam menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial.

Baca Juga

2 hari  lalu

Komisi X Minta Sekolah Tak Nekat Gelar Tatap Muka Saat Gunung Berapi Aktif

88 Dhanis Iswara

“APBN ini bukan saja instrumen pertumbuhan. Tapi APBN ini instrumen untuk menjaga pemerataan di wilayah seluruh Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Bengkulu itu juga mengingatkan agar distribusi anggaran tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu saja.

Menurutnya, prinsip keadilan dalam penganggaran bukan berarti setiap daerah menerima besaran angka yang identik, melainkan porsi yang proporsional sesuai kebutuhan riil.

“Jadi nggak boleh, Pak, numpuk di satu tempat, numpuk lagi di pulau ini, pulau B, pulau C, tidak boleh. Saya sepakat, Pak, bahwa adil itu nilainya tidak sama. Bukan soal nilainya yang sama, sepakat kita,” ujarnya.

Sebab itu, ia mendesak pemerintah agar menjadikan tingkat ketertinggalan daerah sebagai acuan utama dalam penentuan alokasi anggaran, sehingga dapat menjawab kebutuhan wilayah yang selama ini belum tersentuh pemerataan secara optimal.

“Tetapi apakah anggaran ini sudah sesuai dengan kebutuhan di daerah kita masing-masing? Kita harus juga lihat bagaimana tingkat ketertinggalan di daerah-daerah yang tidak merasakan keadilan soal distribusi anggaran ini,” pungkasnya.