Pengamat: Demokrat Sedang Cari Posisi Aman untuk Hadapi Pemilu 2029

TODAYNEWS.ID – Pengamat politik dari Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai Partai Demokrat tengah memainkan strategi politik dengan tetap berada di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun menjaga jarak untuk mempertahankan ceruk pemilih kritis.

Menurut Arifki, strategi itu terlihat dari sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menegaskan pentingnya pembatasan kekuasaan, hak rakyat untuk memilih dan dipilih, serta mekanisme checks and balances dalam demokrasi.

Baca Juga

4 hari  lalu

Bawaslu Ingatkan Digitalisasi Pemilu: Rakyat Juga Harus Melek Teknologi

93 Dhanis Iswara

“Demokrat sedang mencari posisi di tengah. Mereka ingin tetap berada di dalam pemerintahan Prabowo, tetapi tidak ingin seluruh identitas politiknya ikut melebur menjadi identitas pemerintah,” kata Arifki di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Arifki menyebut langkah tersebut sebagai strategi elektoral yang rasional. Menurutnya, jika Demokrat terlalu identik dengan pemerintah, partai berlambang bintang mercy itu berisiko kehilangan pemilih kritis.

“Demokrat tidak ingin keluar dari pemerintahan, tetapi juga tidak ingin keluar dari radar pemilih yang kritis. Mereka bisa tetap mendukung pemerintah yang kuat dan efektif, sekaligus mengingatkan bahwa kekuasaan harus dibatasi dan kritik wajib dihormati,” ujarnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Jelang 2 Tahun Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Reshuffle Kabinet Jangan Cuma Bongkar-Pasang Kursi!

140 Dhanis Iswara

Dia menyebut posisi tersebut sebagai strategi “loyalitas berjarak”. Strategi itu dinilai penting bagi Demokrat untuk menghadapi Pemilu 2029, terutama agar partai tersebut memiliki identitas politik sendiri dan tidak terserap oleh identitas partai-partai lain dalam koalisi pemerintah.

Posisi tersebut juga dinilai dapat membuka peluang bagi AHY dalam bursa calon presiden maupun calon wakil presiden pada 2029.

Terlebih, tidak adanya presidential threshold pada Pilpres 2029 dinilai memberi ruang bagi Demokrat untuk membangun poros politik sendiri jika peluang AHY menjadi pendamping Prabowo melemah.

Di sisi lain, AHY disebut harus bersaing dengan sejumlah figur yang memiliki modal politik kuat, termasuk Gibran Rakabuming Raka.

“Loyal kepada pemerintahan dalam hal-hal yang memang menjadi komitmen koalisi, tetapi tetap memiliki jarak yang cukup untuk menyampaikan kritik dan memperjuangkan kepentingan publik. AHY seperti sedang mengatakan kepada publik: kami bagian dari pemerintahan, tetapi kami bukan pemerintah,” jelas Arifki.

Meski strategi tersebut dinilai menguntungkan Demokrat menuju 2029 karena dapat menjaga akses terhadap kekuasaan sekaligus merawat dukungan pemilih kritis, Arifki mengingatkan adanya risiko inkonsistensi.

Menurutnya, publik akan menguji apakah sikap kritis Demokrat benar-benar substantif atau sekadar strategi politik.

“Jangan sampai sikap kritis ini hanya menjadi kosmetik politik semata. Jika ingin mempertahankan kepercayaan pemilih kritis, Demokrat harus berani menunjukkan perbedaan nyata ketika ada kebijakan yang perlu dikritisi, atau bahkan mengambil keputusan yang lebih berani dengan berada di luar pemerintahan,” pungkasnya.