Demo AMPB di DPR, Pengamat: Kritik Boleh Keras, Tapi Tetap Jaga Ketertiban

TODAYNEWS.ID – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Mereka mendesak parlemen segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

AMPB menyebut aksi tersebut digelar secara damai dengan membawa agenda pemberantasan korupsi.

Baca Juga

19 jam  lalu

Ombudsman Ungkap Dugaan Pungli Masih Terjadi di Dunia Pendidikan

60 Dhanis Iswara

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia sekaligus pengamat politik dan Dosen Ilmu Politik UIN Jakarta, Ali Rif’an, menilai aksi demonstrasi merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu dihormati.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak menyampaikan kritik dan tuntutan kepada lembaga negara selama dilakukan sesuai aturan.

“Demonstrasi pada prinsipnya merupakan bagian dari demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan kritik. Tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana aspirasi tersebut disampaikan secara damai, tertib, dan sesuai dengan aturan, sehingga substansi tuntutannya dapat diterima dengan baik,” ujar Ali, pada Kamis (27/8/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

Komisi X DPR Minta Pengangkatan Guru PPPK 2027 Transparan dan Berbasis Data

97 Dhanis Iswara

Ali menilai isu penguatan pemberantasan korupsi memiliki perhatian luas di masyarakat. Karena itu, penyampaian aspirasi dinilai akan lebih produktif jika fokus pada substansi persoalan dan tidak berkembang menjadi tindakan yang mengganggu kepentingan masyarakat.

“Kalau substansi yang dibawa adalah kepentingan publik, tentu harus disampaikan dengan cara yang juga mencerminkan kepentingan publik. Artinya, jangan sampai aspirasi yang ingin memperbaiki keadaan justru menimbulkan persoalan baru,” katanya.

Dia juga mendorong agar aksi massa tidak berhenti pada penyampaian tuntutan di ruang publik. Menurutnya, harus ada ruang dialog antara masyarakat dan DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan legislasi.

“Setelah aspirasi disampaikan di jalan, ruang dialog harus tetap dibuka. DPR juga memiliki tanggung jawab untuk mendengar dan merespons aspirasi masyarakat. Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang siapa yang paling keras menyuarakan tuntutan, tetapi bagaimana perbedaan pandangan dapat dipertemukan melalui dialog,” tutur Ali.

Dari perspektif politik, Ali mengatakan kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan masyarakat menggelar aksi. Kemampuan institusi negara merespons aspirasi secara terbuka dan proporsional juga menjadi bagian penting.

Menurutnya, hubungan masyarakat dan lembaga negara tidak harus selalu berada dalam posisi berhadap-hadapan. Demonstrasi dapat menjadi kanal komunikasi politik, sementara dialog menjadi jembatan untuk mencari titik temu.

“Demokrasi membutuhkan dua hal sekaligus: kebebasan menyampaikan aspirasi dan kedewasaan dalam mengelola aspirasi. Masyarakat boleh kritis, DPR juga harus terbuka terhadap kritik. Tetapi keduanya perlu bertemu dalam ruang dialog yang sehat,” jelasnya.

Ali juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi aksi. Menurutnya, aksi yang tertib justru dapat memperkuat pesan yang disampaikan sekaligus menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan kebebasan berdemokrasi.

“Jangan sampai aksi yang membawa isu penting justru kehilangan substansinya karena persoalan teknis di lapangan. Menjaga ketertiban, menghormati pengguna jalan, aparat, maupun masyarakat sekitar adalah bagian dari etika berdemokrasi,” pungkasnya.