Pakar Tanggapi Pernyataan Budi Arie Soal Kemungkinan Pergantian Pemerintahan Sebelum Pemilu 2029

TODAYNEWS.ID — Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai pergantian pemerintahan sebelum Pemilu 2029 masih mungkin terjadi. Ia menyampaikan pandangan tersebut saat merespons pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

Budi Arie sebelumnya menyinggung kemungkinan perubahan politik yang terjadi lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029. Pernyataan itu muncul dalam acara silaturahmi internal relawan Projo yang kemudian rekamannya beredar.

Baca Juga

5 jam  lalu

Komisi II Tawarkan Ombudsman Berkantor di IKN

58 Dhanis Iswara

Dalam forum tersebut, Budi Arie menceritakan percakapannya dengan Joko Widodo mengenai kondisi politik nasional. Ia bahkan memperagakan pertanyaan kepada Jokowi, “Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?”

Budi Arie mengaitkan pandangannya dengan dinamika sosial dan keresahan masyarakat. Ia juga menyinggung tekanan ekonomi yang menurutnya menunjukkan situasi tidak normal.

Denny kemudian melihat pernyataan Budi Arie sebagai bagian dari dinamika politik yang patut diperhatikan. Ia juga menyoroti posisi Jokowi yang berada di samping Budi Arie ketika pernyataan itu disampaikan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Aktivis Pati Bantah Rekening Rp80,9 Juta Hanya Ditunda Transaksi, Sebut Awalnya Diblokir

143 Dhanis Iswara

Denny mengakui penilaiannya mengenai sikap Jokowi bersifat spekulatif. Namun, ia mengatakan kemungkinan pergantian pemerintahan sebelum 2029 tidak sepenuhnya tertutup.

“Ini bisa jadi ada percepatan tidak sampai 2029,” kata Denny kepada wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026). Ia menyampaikan pernyataan tersebut ketika membahas responsnya terhadap pernyataan Budi Arie.

Menurut Denny, terdapat tiga kondisi yang dapat memicu perubahan pemerintahan secara politik. Ketiga faktor itu meliputi krisis ekonomi, skandal publik, dan skandal pribadi.

Denny menggunakan pengalaman 1998 sebagai contoh ketika membahas krisis ekonomi. Saat itu, persoalan ekonomi berkembang menjadi krisis politik dan berujung pada pergantian kepemimpinan nasional.

Faktor kedua yang disoroti Denny ialah skandal publik. Ia terutama menyoroti isu korupsi yang menurutnya dapat memengaruhi kepercayaan dan legitimasi pemerintahan.

“Yang kedua ada skandal publik, terutama isu-isu korupsi dan kita sudah lihat banyak sekali isu korupsi besar bermunculan,” ujar Denny.

Ia menempatkan persoalan tersebut sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi stabilitas politik.

Denny juga memasukkan skandal pribadi sebagai faktor ketiga. Menurutnya, persoalan yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berkembang menjadi gosip dan spekulasi.

Ia menilai spekulasi yang berkembang dapat berdampak terhadap legitimasi seorang pemimpin. “Spekulasi yang liar itu akan menggerus legitimasi,” kata Denny.

Denny menegaskan pandangannya mengenai pergantian pemerintahan merupakan kemungkinan politik, bukan kepastian. Ia mendasarkan penilaiannya pada tiga faktor yang disebutnya dapat memengaruhi perubahan politik sebelum Pemilu 2029.