Dorong Pulau Madura Jadi PSN, DPR Minta Kawasan Wiraraja Tak Boleh Berhenti di MoU

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro, meminta pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat pengembangan ekonomi di Madura. Dia juga mendorong pemerintah menetapkan Pulau Madura sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

Syafiuddin menilai langkah tersebut penting untuk memastikan pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura di Kabupaten Bangkalan melalui kerja sama internasional Two Countries Twin Parks (TCTP) dengan China tidak berhenti sebatas nota kesepahaman (MoU).

Baca Juga

38 menit  lalu

DPR Buka Suara soal Rekening Aktivis Pati yang Diblokir Jelang Aksi 27 Agustus

26 Dhanis Iswara

Menurutnya, kerja sama tersebut harus ditindaklanjuti secara konkret agar investasi yang masuk mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura.

“Wiraraja ini harus kita dorong agar benar-benar terealisasi. Jangan sampai kerja sama dengan China hanya berhenti di MoU. Harus ada tindak lanjut yang konkret, sehingga investasi yang masuk bisa menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura,” ujar Syafiuddin pada Senin (24/8/2026).

Legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu menyebut pengembangan Kawasan Industri Wiraraja menjadi momentum untuk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di Madura.

Baca Juga

3 hari  lalu

Bawaslu Dalami Penyebab PSU Pemilu dan Pilkada 2024 untuk Antisipasi 2029

95 Dhanis Iswara

Namun, menurut dia, kawasan tersebut tidak boleh dikembangkan secara parsial dan harus menjadi bagian dari pembangunan Madura secara keseluruhan.

Syafiuddin menilai diperlukan payung hukum yang kuat melalui Perpres untuk memberikan arah dan kepastian jangka panjang bagi pengembangan ekonomi Madura. Regulasi itu nantinya dapat mengatur strategi pengembangan kawasan industri sekaligus infrastruktur pendukung di empat kabupaten di Pulau Madura.

Selain Perpres, dia meminta pemerintah menetapkan Madura sebagai PSN. Syafiuddin menegaskan cakupan PSN tidak seharusnya hanya berfokus pada Kawasan Industri Wiraraja di Bangkalan, tetapi juga melibatkan kabupaten lain di Madura.

“Kalau Kawasan Industri Wiraraja ada di Bangkalan, PSN-nya jangan hanya Bangkalan. Kabupaten lain di Madura juga harus masuk dalam desain pembangunan. Jadi, Kawasan Industri Wiraraja terintegrasi dan menjadi bagian dari PSN Madura,” tegas politikus PKB itu.

Untuk itu, ia berharap Perpres tersebut nantinya menjadi payung besar bagi PSN Madura. Di dalamnya dapat dimuat berbagai kawasan industri dan proyek strategis di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

“Perpres itu harus mengatur PSN Madura. Di dalam PSN itu ada berbagai kawasan industri yang bisa dikembangkan, tidak hanya Wiraraja. Dengan demikian, pengembangan ekonomi Madura memiliki kesinambungan dan tidak bergantung pada satu proyek saja,” katanya.

Lebih lanjut, Syafiuddin menilai kepastian regulasi dibutuhkan agar pembangunan ekonomi Madura tidak kembali mengalami stagnasi. Dia juga mengingatkan agar berbagai rencana investasi dan kerja sama internasional tidak berakhir hanya sebagai dokumen kesepakatan tanpa realisasi.

Lebih jauh, dia juga meminta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa lebih aktif mengawal pengembangan ekonomi Madura. Menurutnya, Pemprov Jawa Timur memiliki posisi strategis untuk memastikan pembangunan Madura mendapat dukungan pemerintah pusat.

“Saya meminta Gubernur Jawa Timur ikut aktif mengawal ini. Jangan hanya pemerintah kabupaten yang bergerak. Pemerintah provinsi harus ikut mengawal dan memastikan kepentingan Madura diperjuangkan ke pemerintah pusat,” pungkasnya.