DPR Buka Suara soal Rekening Aktivis Pati yang Diblokir Jelang Aksi 27 Agustus

TODAYNEWS.ID – Pemblokiran rekening aktivis Pati sekaligus Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono alias Botok, mendapat sorotan dari DPR RI. Rekening yang disebut berisi sekitar Rp80,9 juta itu diblokir menjelang rencana aksi AMPB pada 27 Agustus 2026.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan dari perbankan terkait alasan pemblokiran rekening tersebut. Cucun menyebut perlu diketahui apakah pemblokiran berkaitan dengan adanya indikasi tertentu dalam lalu lintas transaksi rekening.

Baca Juga

5 hari  lalu

Tanggapi Dorongan Sekjen Parpol soal Pembahasan RUU Pemilu, Komisi II DPR Sebut Masih Serap Aspirasi Publik

88 Dhanis Iswara

“Jadi kita nanti konfirmasi ke perbankannya ya, kenapa sampai melakukan pemblokiran, bisa jadi kalau misalkan ada indikasi-indikasi ya lalu lintas transfer itu yang membahayakan atau sumbernya seperti apa,” kata Cucun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Cucun mengatakan bahwa pihaknya akan menanyakan persoalan tersebut kepada Bank Mandiri. Menurutnya, Bank Mandiri merupakan salah satu bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Kita akan tanya Bank Mandirinya nanti ya. Itu kan dari salah satu bank di Himbara juga kan,” ujarnya.

Baca Juga

6 hari  lalu

81 Tahun Merdeka, Anggota Komisi III Ingin Rakyat Tak Takut Berhadapan dengan Hukum

74 Dhanis Iswara

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosidae mengatakan bank-bank Himbara tidak dapat mengambil keputusan terkait pemblokiran rekening secara sepihak.

Menurutnya, setiap tindakan perbankan harus mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku.

“Tidak mungkin Bank Himbara mengambil keputusan sepihak. Semuanya mengikuti prosedural yang berlaku dan juga aturan yang berlaku, termasuk tata cara di perbankan,” kata Andre.

Andre menjelaskan, perbankan memiliki kewajiban untuk menjalankan permintaan dari lembaga atau aparat yang memiliki kewenangan, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), maupun aparat penegak hukum (APH).

“Ya jadi gini, bank-bank ini kan punya kewajiban ya memenuhi, ada prosedurnya. Memenuhi kewajiban misalnya ada permintaan dari Pajak, PPATK, maupun APH (Aparat Penegak Hukum),” ujarnya.

Karena itu, Andre menilai perlu ada konfirmasi lebih lanjut mengenai latar belakang pemblokiran rekening milik Supriyono. Ia mengatakan pihaknya akan mencari tahu kronologi dan alasan sebenarnya di balik keputusan tersebut.

“Nah, kalau ada permintaan, tentu pihak bank sesuai prosedur yang ada mereka akan melaksanakan. Tinggal nanti kita konfirmasi cerita sebenarnya seperti apa,” pungkas Andre.