Harga Kelapa Inhil Anjlok, DPR Minta Pemerintah Buka Lagi Akses Ekspor

TODAYNEWS.ID – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Syahrul Aidi Maazat, meminta pemerintah segera turun tangan mengatasi anjloknya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau.

Dia juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan ekspor kelapa. Menurutnya, akses ekspor masih dibutuhkan karena kapasitas industri pengolahan dalam negeri belum mampu menyerap seluruh produksi kelapa petani.

Baca Juga

4 hari  lalu

Kabar Baik! PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Jadi Penuh Waktu

131 Dhanis Iswara

Syahrul mengatakan persoalan harga kelapa di Inhil menyangkut kehidupan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari komoditas perkebunan tersebut. Salah satu penyebab harga anjlok, kata dia, ialah ketidakseimbangan antara produksi dan kemampuan penyerapan industri dalam negeri.

“Kalau produksi 6,95 juta itu bisa terserap dengan sempurna, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, tentu harga akan lebih baik dan petani akan mendapatkan keuntungan,” kata Syahrul pada Senin (24/8/2026).

Legislator dari Fraksi PKS itu menyebut produksi kelapa di Inhil mencapai sekitar 6,95 juta butir per hari. Sementara kapasitas industri dalam negeri baru mampu menyerap sekitar 2 juta butir per hari.

Baca Juga

6 hari  lalu

Pemulihan Infrastruktur Listrik dan Komunikasi Pascagempa M7,7 NTT

114 Akbar Budi

Artinya, masih ada jutaan butir kelapa yang belum terserap. Kondisi tersebut membuat kelapa berpotensi menumpuk di tingkat petani dan menekan harga jual.

Syahrul menilai pemerintah memang perlu mendorong hilirisasi kelapa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Namun, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kesiapan industri pengolahan dalam negeri.

“Jangan sampai karena kebijakan hilirisasi sementara industri dalam negeri belum mampu menyerap seluruh produksi, kelapa justru menumpuk di masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Syahrul meminta pemerintah tidak memperketat akses ekspor selama industri domestik belum mampu menyerap produksi secara maksimal.

Menurutnya, ekspor dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga penyerapan hasil panen petani sembari pemerintah meningkatkan kapasitas industri pengolahan.

“Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik untuk hilirisasi justru membuat petani menjadi korban karena hasil produksinya tidak terserap. Hilirisasi harus berjalan, tetapi pasar ekspor juga harus tetap menjadi bagian dari solusi selama kapasitas industri dalam negeri belum mencukupi,” tegasnya.

Syahrul mengatakan jika produksi kelapa terserap secara optimal, baik oleh pasar domestik maupun ekspor, harga di tingkat petani berpotensi kembali membaik. Dia menyebut harga kelapa sebelumnya bisa mencapai sekitar Rp 7.000 per kilogram.

Dia juga mendorong pemerintah mempercepat pembangunan industri hilirisasi kelapa di Inhil. Menurutnya, tambahan kapasitas pengolahan sangat dibutuhkan mengingat besarnya produksi kelapa di daerah tersebut.

Namun, pembangunan industri membutuhkan waktu. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah cepat untuk menjaga harga sekaligus memastikan hasil panen petani tetap memiliki pasar.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana produksi petani terserap. Kalau industri dalam negeri baru mampu menyerap sekitar 2 juta dari 6,95 juta produksi, maka sisanya harus memiliki akses pasar. Jangan sampai kelapa menumpuk dan akhirnya harga jatuh,” kata Syahrul.