PKS Minta Karhutla Kalimantan Ditangani Cepat: Selamatkan Warga dan Satwa

TODAYNEWS.ID – Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid, meminta pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan secara terpadu.

Menurutnya, karhutla bukan sekadar persoalan asap, tetapi juga menyangkut keselamatan warga, kerusakan ekosistem, dan penegakan hukum.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kemerdekaan Harus Dirasakan, Bukan Sekadar Dirayakan

80 Dhanis Iswara

“Yang kita hadapi bukan hanya lahan yang terbakar. Ada warga yang kesehatannya terancam, ada anak-anak dan lansia yang menghirup udara tidak sehat, ada satwa yang kehilangan habitat, dan bila ditemukan unsur kesengajaan, ada pihak yang harus bertanggung jawab,” kata Kholid dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).

Kholid meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan warga dengan kondisi kesehatan tertentu.

Ia juga meminta Kementerian Kesehatan, BNPB, dan BPBD memastikan fasilitas kesehatan siap, termasuk ketersediaan obat, oksigen, tenaga medis, serta masker bagi warga terdampak.

Baca Juga

5 hari  lalu

Mendagri Evaluasi Penanganan Pascagempa di Ende, Infrastruktur Jadi Prioritas

87 Azis Arriadh

“Jangan menunggu jumlah korban meningkat baru respons kesehatan diperkuat. Dalam situasi seperti ini prinsipnya harus preventif,” ujarnya.

Selain berdampak pada manusia, karhutla juga mengancam ekosistem dan satwa liar. Kholid menyoroti temuan satwa yang mati terbakar di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, serta evakuasi satwa liar dari kawasan terdampak.

Ia meminta Kementerian Kehutanan dan BKSDA memperkuat pemetaan wilayah rawan, jalur penyelamatan, serta tim evakuasi satwa selama masa darurat.

Di sisi lain, Kholid yang juga Anggota Komisi XI DPR RI itu menekankan pentingnya penegakan hukum setelah ditetapkannya sejumlah tersangka kasus pembakaran lahan. Ia juga meminta aparat mengusut kemungkinan keterlibatan pihak yang lebih besar, termasuk korporasi.

“Jangan hanya menangkap orang yang menyalakan api, tetapi telusuri siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari pembakaran tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kholid juga meminta pemerintah mempercepat operasi modifikasi cuaca jika kondisi memungkinkan dan memperkuat sistem peringatan dini.

Menurutnya, anggaran tanggap darurat BNPB dan BPBD harus bisa digunakan cepat untuk pemadaman, layanan kesehatan, logistik, serta perlindungan warga.

“Ukurannya adalah seberapa cepat masker sampai kepada warga, tenaga kesehatan siap melayani, tim pemadam berada di titik api, dan masyarakat mendapatkan perlindungan,” katanya.

Kholid menilai penanganan karhutla harus mengintegrasikan tiga agenda, yakni menyelamatkan manusia, melindungi ekosistem, dan menegakkan hukum.

“Selamatkan warga, lindungi satwa dan hutan kita, serta tindak siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Jangan sampai penanganannya tersendat oleh birokrasi,” pungkasnya.