Proyek Air Bersih Sultra Mandek, Ridwan Bae Cecar Kementerian PU karena Tebang Pilih soal Anggaran

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mengkritik keras ketimpangan alokasi anggaran di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ia menilai kebijakan penghentian sejumlah proyek yang belum terkontrak tebang pilih dan tidak mencerminkan asas pemerataan.

Hal itu disampaikan Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Senin (6/7/2026).

Baca Juga

3 hari  lalu

Mulai 2027, Manasik Kesehatan Bakal Jadi Syarat Wajib dan Filter Utama Jemaah Haji

67 Dhanis Iswara

“Kenapa proyek yang belum terkontrak di-drop dengan alasan surat dari Kementerian Keuangan, tetapi prasarana strategis tidak? Ini perlu kejujuran,” tegas Ridwan di ruang rapat Komisi V DPR.

Politisi asal Sulawesi Tenggara (Sultra) ini mengungkapkan bahwa daerahnya kehilangan banyak program strategis nasional, terutama di sektor penyediaan air minum.

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) seperti SPAM Kendari, SPAM Raha, dan SPAM Duruka yang dijadwalkan berjalan pada 2026 hingga kini mandek. Parahnya, usulan proyek tersebut juga hilang dalam rencana anggaran tahun 2027.

Baca Juga

6 hari  lalu

Komisi I Apresiasi Kemhan Hentikan Latsarmil

65 Akbar Budi

“Bahkan pada usulan tahun 2027 juga tidak dimasukkan sama sekali,” sesalnya.

Selain proyek yang dihentikan, Ridwan juga mempertanyakan jomplangnya distribusi anggaran tahun jamak (multiyears). Pasalnya, berdasarkan data yang ia terima, ada ketimpangan luar biasa antarwilayah.

Sebagai perbandingan, Jawa Tengah mendapat alokasi hingga Rp1,368 triliun, sementara Sultra hanya kebagian sekitar Rp28 miliar, bahkan nyaris nihil untuk anggaran 2027.

“Apa artinya ini? Ada ketimpangan yang luar biasa dalam penganggaran. Di mana keberimbangan nya?” cecar Ridwan.

Ridwan menegaskan kritik yang disampaikannya bukan ditujukan kepada daerah lain yang memperoleh anggaran besar, melainkan agar pemerintah memperhatikan pemerataan pembangunan nasional.

Ia mengatakan Sulawesi Tenggara masih menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan air bersih sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

“Saya tidak marah dengan Jawa Tengah. Mereka punya hak mendapatkan anggaran. Tetapi seluruh provinsi juga harus mempunyai kesempatan yang sama. Harus ada keberimbangan anggaran karena ini uang negara, bukan uang pribadi,” tambahnya menegaskan.

Legislator Golkar itu juga mengaku sependapat dengan sejumlah anggota Komisi V DPR yang meminta pembahasan anggaran tidak berhenti pada rapat tersebut.

Untuk itu, ia meminta Kementerian PU melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2026 sekaligus meninjau kembali penyusunan program tahun 2027 agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah.

“Kita harus tinjau kembali. Tidak boleh berhenti di sini. Kita harus melihat di mana letak ketimpangan anggaran tahun 2026 dan memperbaikinya dalam penyusunan anggaran 2027,” tegasnya.