Komisi I Apresiasi Kemhan Hentikan Latsarmil

TODAYNEWS.ID – DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang menghentikan pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

“Kami mengapresiasi dan mendukung langkah Kementerian Pertahanan yang melakukan evaluasi serta menghentikan program Latsarmil dan menggantinya dengan pendidikan bela negara dan manajerial,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga

4 hari  lalu

DPR Resah Marak Promosi Judol di Kolom Komentar Medsos

70 Dhanis Iswara

Ia mengatakan, keputusan tersebut merupakan langkah tepat yang diambil oleh Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengevaluasi pelaksanaan Latsarmil yang mengakibatkan lima anggota SPPI meninggal dunia.

“Ini merupakan keputusan yang tepat dan responsif terhadap berbagai masukan serta evaluasi yang berkembang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, pihaknya telah melakukam evaluasi terkait pelaksanaan Latsarmil bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Baca Juga

1 minggu  lalu

DPR Minta MPLS 2026 Fokus pada Karakter dan Bebas Perpeloncoan

77 Dhanis Iswara

Ia menegaskan bahwa Kemhan akan melakukan penyesuaian dengan pendekatan yang berbeda. Ke depan, kata dia, para calon manajer aman diberi pembekalan terkait bela negara dan manajerial.

“Terminologi dan pelaksanaan kegiatan saat ini diarahkan menjadi latihan pembekalan bela negara dan manajerial, bukan latsarmil lagi,” ujar Rico saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (29/6/2026).

Ia menuturkan bahwa pihaknya juga mengurangi kegiatan yang indentik dengan latihan militer. Ia menegaskan bahwa para calon manajer KDPM tidak akan lagi diberikan latihan menembak.

“Dengan penyesuaian tersebut, kegiatan yang bersifat taktis dan teknis militer dikurangi, termasuk kegiatan menembak tidak lagi menjadi bagian dari pelaksanaan latihan saat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ombudsman menyoroti meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) saat mengikuti pelatihan dasar Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution mengatakan, meninggalnya lima anggota SPPI harus menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan Latsarmil.

Ia menegaskan, program yang dijalankam oleh pemerintah harus dilihat dsri segi tata kelola dan penyelenggaraannya.

“Setiap nyawa manusia sangat berharga,” katanya dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Ia memgatakan, meninggalnya lima anggota SPPI harus menjadi pembelajar bagi semua pihak agar peristiwa tersebut tidak terulang.

“Tragedi ini harus menjadi pelajaran agar pelaksanaan program pembangunan tidak mengabaikan aspek keselamatan peserta,” jelasnya.

Ombudsman mendorong agar pemerintah melalukan evaluasi terkait pelaksanaan Latsarmil bagi calon manajer Kopdes Merah Putih.

“Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang,” katanya.