DPR Desak Usut Tuntas Kasus MinyaKita Berbau Solar di Klaten

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mendesak pemerintah untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait temuan minyak goreng subsidi, MinyaKita, yang diduga berbau solar di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Menurutnya, temuan tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut keamanan pangan dan keselamatan masyarakat.

Baca Juga

4 hari  lalu

PKB Tak Tahu-Menahu Soal Spekulasi Parpol Koalisi Kompak Kritik Sikap PDIP

67 Dhanis Iswara

“Keselamatan konsumen harus menjadi prioritas utama. Jika benar terdapat Minyakita yang berbau solar, pemerintah tidak boleh menganggapnya sebagai kasus biasa. Produk pangan yang diduga terkontaminasi berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan harus diusut hingga tuntas,” kata Nasim Khan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Diketahui, berdasarkan hasil monitoring Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Klaten, MinyaKita yang diduga berbau solar ditemukan di Kecamatan Wedi dan Jogonalan. Adapun kasus tersebut kini sedang ditangani aparat penegak hukum (APH).

Legislator Fraksi PKB itu mengatakan, bahwa dirinya telah menindaklanjuti berbagai aspirasi dan laporan masyarakat dengan berkoordinasi bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Baca Juga

3 hari  lalu

Antisipasi Rabies di Bali, Kemenkes Diminta Jamin Stok Vaksin dan Serum Aman

132 Dhanis Iswara

Selain itu, Perum BULOG kata Nasim, juga telah melakukan penarikan dan penggantian MinyaKita yang terindikasi tidak memenuhi standar mutu dalam program bantuan pangan dengan produk yang telah memenuhi standar kualitas.

Menurut Nasim, langkah penarikan tersebut patut diapresiasi, namun tidak boleh berhenti pada penanganan kasus. Pemerintah harus memastikan persoalan serupa tidak kembali terulang.

“Kasus ini menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan rantai pasok MinyaKita. Pemerintah harus melakukan investigasi dari hulu hingga hilir, mulai dari proses produksi, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi. Hasilnya harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak menimbulkan kepanikan,” ujarnya.

Nasim juga meminta Kemendag melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produsen dan distributor MinyaKita. Menurutnya, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan produsen dan memperkuat sinergi dengan BUMN agar distribusi minyak goreng rakyat menjadi lebih terkontrol.

“Saya berharap Kementerian Perdagangan menata kembali produsen dan distributor MinyaKita secara lebih selektif. Distribusi perlu diperkuat melalui sinergi langsung dengan BUMN agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Selama ini persoalan justru kerap muncul pada aspek distribusi, penyebaran barang, hingga harga di lapangan,” tegasnya.

Nasim menilai pengawasan mutu MinyaKita tidak boleh hanya berorientasi pada keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, tetapi juga harus menjamin keamanan pangan sesuai standar yang berlaku.

Karena itu, Nasim meminta pemerintah memberikan sanksi tegas apabila ditemukan unsur kelalaian maupun kesengajaan dalam kasus tersebut.

“Jika terbukti ada pihak yang lalai atau sengaja mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar, harus dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada pembiaran karena dikhawatirkan akan muncul kasus serupa dengan modus yang berbeda,” tegasnya.

Nasim juga menegaskan, MinyaKita merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, kualitas produk harus dijaga agar kepercayaan publik terhadap program tersebut tidak luntur.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal utama keberhasilan Minyakita. Jangan sampai hanya karena lemahnya pengawasan, masyarakat justru menjadi korban dan kehilangan kepercayaan terhadap program pemerintah yang seharusnya melindungi mereka,” pungkasnya.