Komisi IX DPR Ingatkan BGN Disiplin SOP Usai Pergantian Pucuk Pimpinan

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menilai pergantian pimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, sistem operasional, dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Ru’yat, sebagai program prioritas nasional dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas dan dukungan anggaran yang besar, BGN membutuhkan fondasi kelembagaan yang kuat agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Baca Juga

2 hari  lalu

Darurat Angka Putus Kuliah, DPR Ingatkan Target Indonesia Emas 2045

51 Dhanis Iswara

“Pergantian pimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa penguatan kelembagaan, tata kelola, dan sistem operasional BGN terus berjalan sehingga tujuan besar Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara optimal,” ujar Ru’yat pada Rabu (3/6/2026).

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh figur pimpinan, tetapi juga oleh kualitas sistem yang dibangun, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengawasan, distribusi, hingga mekanisme evaluasi yang terukur.

“Program ini menyangkut kebutuhan gizi jutaan anak Indonesia sekaligus menggunakan anggaran negara yang sangat besar. Karena itu, seluruh proses harus ditopang oleh standar operasional yang jelas, tata kelola yang baik, serta sistem pengawasan yang kuat dan berlapis,” lanjutnya.

Baca Juga

2 hari  lalu

Marak Penipuan Badal Haji oleh Oknum WNI, DPR Usul Pembentukan Lembaga Resmi

49 Dhanis Iswara

Legislator Fraksi PKS itu juga menilai bahwa evaluasi yang dilakukan pemerintah perlu dijadikan bahan perbaikan berkelanjutan bagi BGB.

Menurutnya berbagai catatan penting terkait disiplin pelaksanaan SOP, tata kelola, maupun pengendalian kualitas harus dijawab melalui penguatan sistem, bukan sekadar pergantian personel.

“Fokus kita seharusnya tidak berhenti pada pergantian pejabat, tetapi bagaimana membangun institusi yang semakin matang, profesional, dan mampu menjaga kualitas layanan secara konsisten di seluruh daerah,” katanya.

Sebagai mitra kerja BGN, Komisi IX DPR RI berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kami berharap kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan berbagai capaian yang sudah dibangun, sekaligus melakukan pembenahan terhadap aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan,” imbuhnya.

“Yang terpenting adalah memastikan keberlanjutan program dan terjaganya kepercayaan publik terhadap BGN sebagai institusi pelaksana program strategis nasional,” tutup Ru’yat.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Inspektur Jenderal (Purn) Sony Sanjaya dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Kabar pencopotan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers yang didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (2/6/2026) malam.

Ketiganya masing-masing digantikan oleh Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dan Agustina Arumsari, serta Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai dua wakilnya.