Sebut PT DSI Mirip BPPC Era Orba, DPR Ingatkan Jangan Ulangi Kegagalan Masa Lalu

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna kembali menyoroti rencana reformasi tata kelola ekspor komoditas strategis nasional satu pintu melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI).

Menurutnya, kebijakan ini harus dikaji secara sangat hati-hati karena memiliki kesamaan historis dengan model monopoli tata niaga komoditas yang pernah gagal dan meninggalkan catatan kelam dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Baca Juga

3 hari  lalu

Imbas Avtur Melejit, Komisi V DPR Khawatir Biaya Logistik Udara Cekik Masyarakat

65 Dhanis Iswara

“Negara memberikan mandat yang sangat besar sebagai eksportir tunggal untuk strategi komoditas nasional. Oleh karena itu, risikonya juga sangat besar jika tata kelolanya tidak dirancang secara akuntabel,” ujar Ateng pada Sabtu (30/5/2026).

Sebagai informasi, PT DSI secara resmi menyandang status sebagai BUMN (Persero) pada tanggal 25 Mei 2026.

Pembentukannya dilakukan melalui mekanisme akuisisi negara terhadap satu persen saham perusahaan swasta nasional tertutup, yang kemudian diperkuat melalui publikasi Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Revisi UU Desain Industri Diharapkan Mampu Lindungi Produk UMKM dari Peniruan Asing

129 Dhanis Iswara

Dalam fase awal tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai pengawas transaksi dan penacatan dokumentasi ekspor sebelum akhirnya memonopoli seluruh kontrak internasional serta penerimaan devisa hasil ekspor.

Ateng memandang, keberadaan PT DSI saat ini tidak dapat lepas dari pengalaman sejarah Indonesia terkait kebijakan monopoli tata niaga komoditas pada masa lalu, khususnya kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) di era Orde Baru (Orba).

“Pada masa Orde Baru, BPPC juga dibentuk dengan alasan stabilisasi harga, perlindungan petani, pemotongan rantai tengkulak, dan pengamanan penerimaan negara,” kata Ateng.

Namun, BPPC justru berubah menjadi instrumen monopoli yang menghancurkan mekanisme pasar dan meningkatkan posisi petani.

Bahkan, industri mengalami tekanan pada biaya bahan baku, gudang penyimpanan mengalami kelebihan pasokan, penyerapan hasil panen terhenti, dan harga cengkeh di tingkat petani runtuh hingga menyebabkan kemiskinan massal di berbagai sentra produksi.

“Kasus BPPC menjadi contoh nyata bahwa sentralisasi yang terlalu besar tanpa pengawasan transparan berpotensi melahirkan oligarki ekonomi baru yang sulit dikendalikan,” tegasnya.

Sebab itu, Ateng menyoroti kebijakan PT DSI yang berpotensi berbenturan dengan prinsip ekonomi pasar dan persaingan usaha sehat.

Menurutnya, rantai pasok ekspor batu bara, CPO, dan mineral selama ini melibatkan ribuan aktor yang telah membentuk ekosistem perdagangan yang kompleks dan terintegrasi.

Oleh karena itu, rencana evaluasi ulang kontrak ekspor oleh PT DSI dinilai memicu intimidasi hukum internasional.

Eksportir nasional dapat menghadapi risiko penalti demurrage, pembatalan Letter of Credit (L/C), hingga gugatan arbitrase internasional apabila terjadi penundaan atau perubahan sepihak terhadap kontrak yang telah disepakati.

“Kita harus berhati-hati karena reputasi perdagangan Indonesia juga dipertaruhkan. Kepastian hukum adalah fondasi utama perdagangan internasional,” ujarnya.

Menurutnya, pengetatan kompetensi ekspor berpotensi menciptakan fenomena coal lock-in apabila pasokan batu bara yang tidak terserap pasar global akhirnya membanjiri pasar domestik dengan harga murah.

Sementara di sektor kelapa sawit, pengambilalihan hak ekspor oleh negara-negara berpotensi menimbulkan permasalahan yang dapat memperumit rantai pasok dan tata kelola.

“Jangan sampai semangat memperkuat devisa justru menciptakan risiko sistem baru yang lebih besar daripada masalah yang ingin diselesaikan,” katanya.

Untuk itu, kata Ateng, penguatan peran negara dalam tata kelola sumber daya alam sangat diperlukan, terutama untuk menutup kebocoran perangkat dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

Namun sentralisasi kewenangan ekonomi dalam satu entitas tunggal tanpa pengawasan yang independen justru menciptakan konsentrasi kekuasaan ekonomi yang berbahaya.

“Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan PT DSI tidak mengulangi kegagalan masa lalu yang meninggalkan luka bagi perekonomian nasional,” tutupnya.