Komisi IX DPR Belum Juga Panggil BGN soal Polemik Sejumlah Pengadaan Proyek

TODAYNEWS.ID – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, merespons soal belum terealisasinya pemanggilan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Komisi IX DPR imbas polemik sejumlah pengadaan proyek yang sempat menghebohkan publik.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu BGN kerap menjadi sorotan publik imbas proyek pengadaan motor listrik, laptop, kaos kaki dengan anggaran jumbo yang dinilai tidak memiliki urgensi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga

1 hari  lalu

Komisi IX Minta Pengawasan Lintas Sektor Diperketat Menyusul Ditemukannya 22 Produk Herbal Berbahaya

59 Dhanis Iswara

Akibat polemik pengadaan tersebut, Komisi IX DPR mengatakan akan memanggil BGN untuk meminta penjelasan pada masa sidang DPR sebelumnya.

Namun, hingga masa sidang berakhir dan memasuki masa sidang baru DPR, Komisi IX belum juga memanggil BGN untuk meminta penjelasan terkait proyek-proyek pengadaan tersebut.

“Ini kan bagian dari transparansi terhadap kebijakan itu, harusnya ini harus ditidaklanjutin jadi Komisi di DPR harus menjelaskan,” tegas Trubus saat dihubungi Todaynews, Jumat (29/5/2026).

Baca Juga

6 hari  lalu

Revisi UU Desain Industri Diharapkan Mampu Lindungi Produk UMKM dari Peniruan Asing

118 Dhanis Iswara

“Makanya itu salah satu fungsi DPR kan harus jelaskan ke masyarakat bahwa MBG itu memang murni kepentingan negara bukan kepentingan rezim,” tambah Trubus.

Lebih lanjut, Trubus menekankan bahwa pemanggilan ini tidak boleh ditunda-tunda lagi. DPR memiliki fungsi pengawasan yang krusial untuk memastikan bahwa tata kelola anggaran di lembaga baru tersebut berjalan sesuai koridor hukum dan asas kepatutan.

“Jadi harus dipanggil pihak BGN ya harus mempertanggungjawabkan karena kan di BGN itu banyak sekali yang masyarakat itu juga curiga itu antara ketua dan wakil ketuanya itu,” ujar Trubus.

Menurutnya, polemik ini bertumpu pada pertanggungjawaban tiga pucuk pimpinan di dalam struktur Badan Gizi Nasional yang dinilai memegang kendali penuh atas kebijakan operasional lembaga.

“Iya, tiga orang itu jadi bertanggung jawab dia. Tiga orang itu harus ditekan oleh DPR, (ditanya) kamu mau ini gimana, penyelenggaraan itu gimana,” cetus Trubus.

Adapun ketiga Pimpinan BGN yang dimaksud Trubus yakni, Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Nanik S. Deyang.

Sorotan dari Komisi IX soal Pengadaan Proyek BGN

BGN sebagai mitra kerja dari Komisi IX DPR RI juga tak lepas dari sorotan tajam. Anggota Komisi IX DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui alasan terkait pengadaan motor listrik tersebut yang menjadi polemik publik.

“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurang keterbukaan,” ujar Neng Eem di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, Anggota Komisi IX lainnya Asep Romy Romaya, mempertanyakan pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya pengadaan motor listrik tersebut sejatinya tidak ada dalam rancangan anggaran belanja (RAB). Sebab itu, hal ini menjadi pertanyaan bagi Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja BGN.

“Saya sebagai wakil rakyat ya, ketika tidak ada RAB-nya pengajuan terkait keuangan, ketika tidak ada, kenapa jadi ada? Kan itu salah satu permasalahan,” kata Asep saat ditemui wartawan TODAYNEWS, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Oleh karena itu, Komisi IX DPR akan meminta pertanggungjawaban BGN terkait pengadaan puluhan ribu motor listrik tersebut.

“Saya juga sepakat, kalau ketika ada hal-hal yang janggal, kan kita harus bertanggung jawab kan sebagai wakil rakyat. Uang itu dikemanain yang tadinya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat yang stunting, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kan itu,” tukasnya.

Untuk itu, kata Asep, Komisi IX DPR akan meminta pertanggungjawaban BGN dalam pengadaan motor listrik tersebut dan akan segera memanggil BGN Senayan.

“Kan uang itu harus dipertanggungjawabkan, menyampaikan terhadap masyarakat. Makanya dalam hal ini, mungkin Komisi IX akan segera memanggil BGN untuk kita minta pertanggungjawaban, sampai ambil inisiatif membeli motor listrik itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris juga mengatakan hal yang sama bahwa pihaknya akan segera memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana dalam rapat dengan Komisi IX.

“Dan kami sudah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan terkait berbagai isu tentang MBG termasuk terkait dengan pengadaan dua puluh ribuan motor Listrik yang diadakan oleh BGN,” kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4) lalu.

Selain itu, Anggota Komisi IX DPR Achmad Ruyat, juga menanggapi soal polemik pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh BGN.

Ia menilai pengadaan motor listrik tersebut sejatinya belum menjadi kebutuhan mendesak dan juga tak memiliki kaitan dengan program MBG.

Terlebih kata dia, disaat sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) negara tengah melakukan efisiensi, semestinya BGN juga melakukan hal serupa.

“Ya kalau saya melihat sih belum prioritas ya, karena memang di kementerian dan lembaga di satu sisi banyak program-program strategis yang melakukan efisiensi, ya kan,” kata Ru’yat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).