Kampung UPI jalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mappi, Papua Selatan. (Istimewa) TODAYNEWS.ID — Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Kabupaten Mappi, Papua Selatan, melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung Center of Excellence Kampus UPI Bumi Siliwangi, Bandung.
Kerja sama tersebut difokuskan pada pengembangan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta dukungan terhadap percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Mappi.
Penandatanganan nota kesepahaman dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan UPI, Prof. Agus Setiabudi, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Mappi yang dipimpin langsung oleh Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agamewu, bersama Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi, Dra. Maria G. Letsoin, M.Pd.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mappi menyampaikan kebutuhan penguatan akses pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah Papua Selatan.
Selain bidang pendidikan, kerja sama juga diarahkan pada peningkatan layanan kesehatan daerah melalui pengembangan sumber daya manusia di bidang kedokteran dan kesehatan.
Kabupaten Mappi yang memiliki karakteristik geografis wilayah sungai dan keterbatasan akses transportasi saat ini didukung oleh dua rumah sakit daerah dan 17 pusat kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator kebutuhan tenaga kesehatan dan penguatan kualitas layanan publik di daerah.
Bupati Mappi, Kristosimus Yohanes Agamewu, menyampaikan bahwa kerja sama dengan UPI diharapkan dapat memperluas akses pendidikan masyarakat Mappi sekaligus menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan kemampuan adaptif.
“Kami berharap anak-anak kami di Mappi dapat berkuliah di UPI dan memperoleh kompetensi yang mampu mendukung pembangunan daerah,” ujar Kristosimus Yohanes Agamewu.
Sementara itu, Wakil Rektor UPI Bidang Penelitian, Pengabdian, dan Kemitraan, Prof. Agus Setiabudi, menjelaskan bahwa kerja sama dengan pemerintah daerah merupakan bagian dari strategi universitas dalam memperluas program afirmasi pendidikan dan penguatan pembangunan berbasis kolaborasi.
“UPI berfokus memfasilitasi program afirmasi pendidikan yang dijalankan pemerintah daerah. Selain pendidikan, kerja sama ini juga mencakup penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kebijakan daerah,” kata Prof. Agus Setiabudi.
Ia menambahkan bahwa indikator keberhasilan kerja sama tidak hanya diukur dari jumlah mahasiswa yang melanjutkan studi di UPI, tetapi juga melalui dampak terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan layanan publik, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Kerja sama tersebut juga memperkuat posisi UPI sebagai perguruan tinggi yang aktif mengembangkan kolaborasi lintas wilayah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan nasional.
Dalam konteks nasional, penguatan kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain mendukung pendidikan formal, kerja sama antara UPI dan Pemerintah Kabupaten Mappi diarahkan pada pengembangan riset kebijakan, pengabdian kepada masyarakat berbasis kebutuhan daerah, serta penguatan kompetensi mahasiswa melalui pendekatan multidisipliner dan berbasis kebutuhan lapangan.
Dalam beberapa tahun terakhir, UPI juga terus memperkuat posisinya di tingkat nasional dan global melalui peningkatan kinerja akademik, riset, dan kemitraan strategis. Pengembangan jejaring kerja sama daerah dinilai menjadi bagian dari strategi universitas dalam memperluas dampak tridharma perguruan tinggi bagi masyarakat secara langsung.
Ke depan, UPI dan Pemerintah Kabupaten Mappi akan menindaklanjuti nota kesepahaman melalui penyusunan program teknis yang mencakup akses pendidikan tinggi, penguatan kompetensi tenaga kesehatan dan pendidik, pengembangan riset kolaboratif, serta peningkatan kapasitas aparatur daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia Papua Selatan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan daerah.***