x

Kapal Pembawa TKI Ilegal Tenggelam di Malaysia, DPR: Bongkar Jaringan Mafia Pengirim PMI Non Prosedural

waktu baca 2 menit
Kamis, 14 Mei 2026 18:00 428

TODAYNEWS.ID – Komisi XIII DPR RI menyoroti tragedi tenggelamnya kapal pengangkut 37 Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural di perairan Pulau Pangkor, Malaysia pada Senin (11/5/2026) pagi.

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, menyebut insiden yang menyebabkan hilangnya sejumlah orang sebagai cerminan kegagalan nyata negara dalam melindungi warga negaranya dari cengkeraman sindikat ilegal.

Mafirion menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penanganan sebagai musibah kecelakaan laut, tetapi harus membongkar jaringan praktik pengiriman PMI ilegal.

“Ini tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Negara tidak boleh melihat ini hanya sebagai musibah kecelakaan laut. Ada indikasi kuat pembiaran melakukan praktik pengiriman PMI ilegal yang merusak nyawa rakyat,” tegas Mafirion dalam keterangan yang diterima, Kamis (14/5/2025).

Mafirion menyoroti bagaimana sindikat perekrut ilegal selama bertahun-tahun bergerak leluasa di kantong-kantong migran, seperti Tanjungbalai Asahan, tanpa menyentuh hukum secara signifikan.

Ia mendesak Kementerian P2MI dan aparat penegak hukum kapal tidak hanya mengejar nakhoda, tetapi juga mengungkap aktor intelektual di balik bisnis perdagangan manusia ini.

“Jangan hanya berhenti pada korban. Aparat harus membongkar jaringan yang mengambil keuntungan dari penderita rakyat. Kalau sindikatnya tidak putus di hulu, tragedi yang memilukan seperti ini akan terus terulang,” ujarnya.

Legislator PKB ini juga menyoroti masalah pelik PMI ilegal di Malaysia yang telah mengakar selama lebih dari 20 tahun.

Menurutnya dampak migrasi yang tidak aman ini bukan hanya dirasakan oleh para pekerja, tetapi juga ribuan anak mereka yang kini terancam kehilangan identitas kewarganegaraan (stateless) dan akses pendidikan.

Sebab itu, Mafirion meminta Komnas HAM dan LPSK turun tangan secara aktif untuk menyelidiki unsur kejahatan negara dan memberikan perlindungan bagi korban selamat serta keluarga mereka.

“Ketika warga mengacaukan nyawa melalui jalur ilegal, itu bukti negara gagal menghadirkan sistem migrasi kerja yang aman dan mudah diakses. Anak-anak mereka kehilangan hak pendidikan dan identitas. Negara tidak boleh terus membiarkan situasi ini,” jelas Mafirion.

Tragedi ini diharapkan menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan keberangkatan dan edukasi masyarakat. Mafirion menekankan bahwa martabat warga negara tidak bisa ditawar dengan alasan apa pun.

“Keselamatan warga negara adalah tanggung jawab utama. Pemerintah harus benar-benar serius melakukan tindakan ini dari hulu sampai hilir, bukan sekadar responsif saat ada jatuh korban,” pungkasnya.

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA