Pimpinan Komisi I DPR Desak PBB Evaluasi Perlindungan Pasukan UNIFIL

TODAYNEWS.ID – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong PBB melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perlindungan pasukan perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Hal itu sebagai respons atas gugurnya sejumlah prajurit TNI yang bertugas dalam misi UNIFIL pada akhir Maret 2026 lalu.

Baca Juga

2 hari  lalu

Mantan Ketua KPU Nilai Regulasi Pemilu Idealnya Rampung di Tahun Ini

102 Dhanis Iswara

“Kami mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mandat dan mekanisme perlindungan pasukan UNIFIL, agar sesuai dengan realitas ancaman yang berkembang di lapangan,” kata Sukamta pada Sabtu (25/4/2026).

Sebagai informasi, sebanyak empat prajurit TNI tewas dalam misi perdamaian itu ialah Mayor Infanteri Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon dan Praka Rico Pramudia.

“Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Serangan yang terjadi di wilayah operasi UNIFIL menunjukkan bahwa situasi di lapangan telah mengalami eskalasi signifikan, sehingga menempatkan pasukan penjaga perdamaian dalam risiko yang semakin tinggi,” kata Sukamta.

Baca Juga

1 jam  lalu

KPK Usulkan Pembatasan Uang Tunai Pemilu untuk Cegah Politik Uang

21 Azis Arriadh

Karena itu, Sukamta mendorong agar PBB segera melakukan langkah investigasi secara transparan atas penyerangan ke markas UNIFIL.

“Selain itu, diperlukan langkah investigasi yang transparan dan akuntabel atas insiden ini, guna memastikan adanya kejelasan dan pertanggungjawaban,” ujarnya.

Sukamta menekankan bahwa perlindungan terhadap personel yang menjalankan misi perdamaian PBB tidak boleh diabaikan oleh pihak mana pun, termasuk pihak berkonflik.

“Kami memandang bahwa perlindungan terhadap personel PBB harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh diabaikan oleh pihak mana pun, termasuk dalam dinamika konflik yang melibatkan Israel dan aktor lainnya di kawasan,” ujar legislator Dapil Yogyakarta itu.

Selain PBB, Sukamta mendorong pemerintah Indonesia melakukan peninjauan komprehensif terkait aspek keamanan dan pola penugasan prajurit setelah gugurnya sejumlah prajurit Indonesia yang menjalankan misi tersebut.

“Pemerintah Indonesia perlu melakukan peninjauan komprehensif terhadap aspek keamanan, kesiapan, dan pola penugasan prajurit dalam misi perdamaian, tanpa mengurangi komitmen Indonesia sebagai kontributor aktif dalam menjaga stabilitas global,” tegasnya

Wakil Ketua Bidang Polhukam Fraksi PKS itu juga menekankan bahwa perdamaian dunia tidak boleh dibayar dengan pengorbanan yang sia-sia, termasuk dari prajurit yang bertugas.

“Setiap prajurit yang gugur harus menjadi pengingat bahwa upaya menjaga perdamaian memerlukan sistem yang kuat, perlindungan yang memadai, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas internasional,” ujar Sukamta.

“Semoga para prajurit yang gugur mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan,” kata Sukamta.