Indonesia Resmi Terpilih Menjadi Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026

TODAYNEWS.ID – Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan komunitas internasional yang terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya lembaga tersebut.

Mengutip keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu), Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 pada, Kamis 8 Januari 2026, bertepatan dengan pelaksanaan rapat organisasi Dewan HAM PBB pertama pada tahun 2026 di Jenewa.

Baca Juga

5 hari  lalu

KAI Daop 4 Catat 14 Ribuan Penumpang Berangkat Naik KA dari Stasiun di Wilayah Semarang

9 Yunita

Sebelumnya, pada tanggal 23 Desember 2025, Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan untuk dicalonkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.

Adapun jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Sebelum menjabat sebagai Wakil Tetap RI di Jenewa, dirinya juga telah mengemban berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar Republik Indonesia untuk India dan Bhutan.

Baca Juga

4 hari  lalu

Saham Energi AS Naik Usai Trump Janjikan Buka Akses Keran Minyak di Venezuela

10 Dhanis Iswara

Dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, sesuai dengan program kerja tahunan Dewan HAM PBB serta isu-isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian bersama.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono, secara khusus menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen menjalankan Presidensi Dewan HAM PBB secara imparsial, objektif, dan transparan.

“Presidensi Indonesia akan mengedepankan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan membangun seluruh pemangku kepentingan,” kata Sugiono.

Kepemimpinan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB kata Sugiono,dirangkum dalam tema “A Presidency for All ”, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat konteks, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, serta menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.

Presidensi Indonesia di Dewan HAM PBB merupakan kali pertama, mengingat Dewan HAM PBB baru dibentuk pada tahun 2006 dan mekanisme presidensi mengikuti siklus rotasi antar kelompok kawasan.

“Kepercayaan tersebut didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional,” ujarnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini, Indonesia telah enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali dipercaya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB yaitu pada tahun 2009, yang diemban oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani dan pada tahun 2024 oleh Duta Besar Febrian A. Ruddyard.

Sebelumnya, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB, lembaga pendahulu Dewan HAM PBB, pada tahun 2005 yang diwakili oleh Duta Besar Makarim Wibisono.