Menteri PANRB Paparkan Arah Penguatan Kebijakan di Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

TODAYNEWS.ID – Memasuki fase Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus melakukan penyelarasan persepsi internal terkait arah kebijakan dan strategi pelaksanaan, serta program kegiatan Tahun 2026 di Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana.

Menteri PANRB Rini Widyantini, mengatakan bahwa penyelarasan dilakukan agar dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan.

Baca Juga

2 bulan  lalu

DPR Dorong Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Uji Kompetensi Tenaga Medis dan Kesehatan

52 Dhanis Iswara

“Perlu investasi waktu dan energi lebih dalam menyusun perencanaan dan menentukan arah kedepan yang lebih visioner dan tepat sasaran, karena apa yang akan kita lakukan akan berpengaruh pada kualitas pemerintahan dan layanan yang dirasakan masyarakat,” ujar Rini dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).

Strategi perencanaan di bidang kelembagaan dan tata laksana yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil dibutuhkan untuk memastikan setiap kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi dan berdampak pada masyarakat.

Rini menyebut ada beberapa strategi penguatan di bidang tata laksana yang meliputi kebijakan pemetaan kelembagaan dan peningkatan tata kelola instansi pemerintah, serta penguatan proses bisnis instansi pemerintah. Termasuk proses bisnis tematik untuk mendukung pencapaian program prioritas sebagai shared outcomes.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Bertemu Konglomerat Rusia, Prabowo Bahas Kerja Sama di Bidang Kesehatan, Kapal dan Perhotelan

160 Dhanis Iswara

Sementara di sisi lain, lanjut Rini, terdapat tantangan dari aspek penajaman sasaran, penyesuaian regulasi, hingga optimalisasi penggunaan sumber daya.

Selain itu, kondisi refocusing, penyesuaian anggaran, dan tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuntut penyusunan rencana kerja yang lebih inovatif dan tepat sasaran.

Rini berpesan agar para jajarannya melakukan perubahan paradigma saat bekerja. Paradigma teknokratis dalam menjalankan roda birokrasi harus diperkuat dalam merumuskan kebijakan dan menghadapi tantangan-tantangan kedepan.

“Birokrat harus fokus ke pemikiran teknokratis, buat kebijakan yang berakar pada evidence, data dan rasionalitas yang mampu menjawab kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang,” jelasnya.

Pencapaian target organisasi diwujudkan melalui konsolidasi dan koordinasi dengan unit kerja lainnya dengan mengutamakan integritas.

Konsep agile organization kemudian dapat menjadi terobosan dalam memberi keleluasaan dan penilaian objektif bagi pegawai agar mencapai target organisasi.

Perubahan paradigma berikutnya berupa pola koordinasi orkestrasi, mengimplementasikan rencana, dan perubahan egosistem menjadi ekosistem.

Sebagai contoh, Sekretariat Kedeputian bukan sebatas memiliki peran adminstrasi di dalam organisasi, melainkan sebagai orkestrator yang membuat proses bisnis dan memastikan jalannya kinerja di kedeputian agar perencanaan berjalan menjadi implementasi nyata.

“Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana juga bisa menjadi living lab, bukan hanya merumuskan kebijakan tapi juga contoh penerapan, evaluasi, dan continuous improvement atas kebijakan yang telah diterbitkan,” tutupnya.