DPR Dukung Rencana Pemerintah Ganti Barang Thrifting dengan Produk Lokal

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah, mendukung rencana pemerintah yang ingin mengganti penjualan barang thrifting atau pakaian bekas impor dengan produk lokal.

Ia menilai bahwa langkah ini dinilai sebagai momentum strategi untuk memperkuat daya saing produk nasional dan membuka peluang ekspor.

Baca Juga

1 hari  lalu

UU MD3 Digugat ke MK, Begini Respons Baleg DPR

8 Dhanis Iswara

Terlebih barang thrifting merupakan produk ilegal yang merugikan dan mengancam keberlangsungan industri dalam negeri.

“Kami menyambut baik usulan pemerintah untuk menggantikan barang thrifting dengan produk lokal. Barang thrifting merupakan barang ilegal yang mengancam keberlangsungan industri dalam negeri,” ujar Imas dalam keterangannya, Sabtu (22/11/2025).

“Langkah pemerintah ini akan membantu memperkuat daya saing produk lokal,” tambahnya menegaskan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

UPDATE BNPB: Penanganan Bencana, 15 November 2025

63 Akbar Budi

Sebagai informasi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sekitar 1.300 merek lokal sebagai pemasok pengganti produk thrifting.

Koordinasi lintas kementerian dan dialog dengan pedagang thrifting juga terus dilakukan untuk mempercepat proses substitusi produk.

Imas mengungkapkan, serbuan produk thrifting yang menawarkan harga lebih murah telah menyulitkan produk lokal untuk bersaing di pasar domestik.

Menurutnya, peningkatan penjualan produk lokal akan menimbulkan efek pengganda yang besar bagi perekonomian nasional, mulai dari bergairahnya industri manufaktur, meningkatnya permintaan bahan baku, hingga meluasnya lapangan pekerjaan.

Untuk itu, legislator Fraksi PKB itu berharap semua pihak mendukung kebijakan ini. Ia meminta para pedagang thrifting mengikuti ketentuan yang berlaku, sementara merek lokal harus menjamin kualitas produknya.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat dari Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan selama masa transisi.

“Pastikan proses transisi ini berjalan tepat dan tidak memanfaatkan oknum tertentu. Jika ada pelanggaran, harus diberi sanksi tegas,” tegasnya.

Selain itu, Imas juga meminta pemerintah untuk memastikan adanya manfaat ekonomi bagi pedagang dari pelestarian ini.

“Kebijakan ini tidak sekedar mengganti, tetapi juga harus disertai pelatihan, pengawasan, serta peningkatan kualitas produk. Dengan demikian, kesejahteraan pedagang naik, dan produk lokal kita semakin kuat—bahkan punya peluang besar menembus pasar ekspor,” tutup Imas Aan.