Komisi II Desak BUMD Bertransformasi: Jangan Jadi Beban

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melakukan transformasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurutnya BUMD tak boleh hanya menjadi beban daerah tetapi juga harus menjadi penggerak ekonomi nasional.

Baca Juga

3 jam  lalu

Pengamat Kritisi Penunjukan Menkeu Purbaya

4 Dhanis Iswara

“Transformasi BUMD adalah hal mendesak. BUMD tidak boleh hanya menjadi beban daerah, tapi harus menjadi motor pelayanan publik sekaligus penggerak investasi,” kata Khozin di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

Ia menilai sudah saatnya tata kelola BUMD dilakukan secara transparan dan akuntabel serta mengikuti perkembangan zaman.

“Sudah saatnya BUMD mempunya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan jaman,” ujar Khozin.

Baca Juga

4 hari  lalu

Pimpinan DPR Beri Jawaban soal Tuntutan 17+8

14 Dhanis Iswara

Ia menjelaskan, saat ini terdapat dua skema BUMD, yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang berfungsi melayani masyarakat sekaligus menghasilkan keuntungan, dan Perseroan Daerah (Perseroda) yang lebih berorientasi bisnis.

Menurut politikus PKB itu, perbedaan fungsi tersebut harus dikelola dengan tepat agar tidak tumpang tindih dengan kewajiban pemerintah daerah.

Khozin juga menekankan pentingnya efisiensi layanan BUMD di sektor strategis seperti perbankan, transportasi, dan energi. Menurutnya, pelayanan yang cepat dan berkualitas akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menarik minat investor.

“BUMD yang bertransformasi dengan tata kelola baik akan lebih mudah menggaet investor. Dengan begitu, pembangunan daerah bisa dipacu lebih cepat karena ada kepercayaan masyarakat dan dukungan modal yang kuat,” jelasnya.

Legislator asal Jawa Timur IV itu menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan BUMD berdampak langsung pada pembangunan daerah, terutama dalam penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan daya saing.

“Jika BUMD tidak segera bertransformasi, maka akan tertinggal. Sebaliknya, jika serius memperbaiki pelayanan, BUMD bisa menjadi penopang utama pembangunan daerah yang berkeadilan,” pungkasnya.

4 Total Count