Tuntut Transparansi, JPPR Desak DKPP Periksa Tio Aliansyah Secara Terbuka

TODAYNEWS.ID – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melayangkan kritik keras terhadap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait penanganan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan anggotanya sendiri, Tio Aliansyah, dalam kasus penggunaan helikopter oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Koordinator Nasional (Kornas) JPPR, Rendy Umboh, menilai DKPP telah menerapkan standar ganda dalam penegakan kode etik. Ia menyoroti proses pemeriksaan yang dinilai tidak transparan serta mendesak agar Tio Aliansyah segera dinonaktifkan sementara dari jabatannya.

Baca Juga

6 hari  lalu

Disebut Kerap Buat Negara Rugi, Prabowo Bakal Tutup 800 BUMN Sepanjang Tahun 2026

89 Dhanis Iswara

“DKPP ini kan sebetulnya berdirinya jadi perbincangan juga, kan. Ini masih diperlukan lagi nggak? Kan lembaga etik, kan. Karena banyak problem-problem etik yang memang DKPP ini standarnya agak membingungkan, ya kan,” kata Rendy di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026) kemarin.

Rendy, yang akrab disapa Rambo, menegaskan bahwa posisi Tio Aliansyah sebagai majelis etik seharusnya tidak cukup hanya dengan mencegahnya bersidang dalam perkara tersebut. Ia menuntut tindakan yang lebih tegas demi menjaga marwah lembaga.

“Majelis etik tidak boleh bersidang dan harus dinonaktifkan. Ia harus berhenti sementara sampai proses pemeriksaan selesai,” tegasnya.

Baca Juga

2 hari  lalu

Komisi VII DPR Minta Kemen-UMKM Pacu Percepatan Program ‘Sapa UMKM’ di 2026

87 Dhanis Iswara

Lebih lanjut, Rambo mengingatkan pemikiran Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) yang juga promotor pendirian DKPP, Prof. Jimly Asshiddiqie, soal konsep hukum etik yang berbeda dengan hukum positif.

“Jadi kalau Prof. Jimly itu bilang, beda kan rule of ethics and rule of law. Rule of law, written/tertulis. Masak anggota DKPP nggak ngerti rule of ethics. Berhenti deh,” katanya tegas.

Lebih lanjut, Rambo menyoroti ketidakadilan dalam proses sidang yang dijalankan DKPP. Ia menekankan bahwa dalam perkara helikopter tersebut, seharusnya semua pihak yang terlibat, termasuk Tio Aliansyah yang diduga ikut menggunakan fasilitas helikopter tersebut, harus diperiksa secara terbuka.

“Ini kan sidang DKPP terbuka. Dan kalau ada terkait-terkait-terkait-terkait, yang kalau dibilang dia (Tio Aliansyah) terkait perkara helikopter, naik helikopter, menggunakan fasilitas itu, ya disidang lah. Nggak fair dong,” tuturnya.

“Kalau misalnya yang lain diperiksa, yang dia yang naik helikopter itu nggak diperiksa, lalu dia yang mutus, Sudah, (diputuskan seolah-olah) direhabilitasi kalian ya, karena saya ikut di dalamnya. Bener nggak?” demikian Randy mensimulasikan kemungkinan jika ada sidang tertutup terhadap internal DKPP.