Publik Harus Kawal Kasus MBG dan Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

TODAYNEWS.ID – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang tidak tegas terhadap perilaku koruptif.

“Langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi bekerja dalam koridor konstitusi dan memperlihatkan bagaimana seni memimpin,” katanya kepada TODAYNEWS, Senin (13/7/2026).

Baca Juga

2 hari  lalu

Febrie Akui Kepemilikan Rumah yang Digeledah di Sentul

74 Afrizal Ilmi

“Meskipun ada beberapa oknum yang memanfaatkan kedekatan agar ABS (Asal Bapak Senang) itu tidak berlaku dimata Presiden Prabowo,” tambahnya.

Hari meminta kepada seluruh masyarakat untuk mengawal perkembangan kasus besar yang saat ini ditangani yakni korupsi tata kelola Makan Bergizk Gratis (MBG) dan kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

“Publik tetap harus mengawal 2 kasus tersebut, sehingga sinergisitas dan kedekatan Presiden dengan rakyatnya tidak berjarak,” katanya.

Baca Juga

1 hari  lalu

Kejagung Dalami Alat Bukti Usai Terima Pelimpahan Kasus Eks Jampidsus Febrie

53 Afrizal Ilmi

Hari mendorong presiden dan rakyat untuk saling memberikan dukungan agar ke depan perilaku korupsi bisa diberantas hingga ke akar-akarnya.

“Mari rakyat bersama presiden bergandengan tangan menjaga bangsa Indonesia sesuai amanat Pembukaan (Preambule) UUD 1956UUD 1956Mari rakyat bersama presiden bergandengan tangan menjaga bangsa Indonesia sesuai amanat Pembukaan (Preambule) UUD 1956,” pungkasnya.

Sebelumnya, Polri menetapkan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Penetapan itu diumumkan oleh Kepala Kortastipidkor Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto.

Dalam kesempatan yang sama, Totok menyampaikan penanganan tiga perkara juga telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Langkah itu ditempuh berdasarkan kesepakatan kedua institusi.

Menurut Totok, pelimpahan penyidikan dilakukan untuk memperkuat sinergi antara Polri dan Kejaksaan Agung. Dengan mekanisme tersebut, proses penanganan perkara akan dilanjutkan oleh Kejagung berdasarkan hasil koordinasi kedua lembaga.