Tragedi Bromo Tewaskan 5 Personel, DPR Tegaskan Keselamatan Petugas Karhutla Harus Jadi Prioritas Utama

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan, menyampaikan duka cita mendalam atas tewasnya lima petugas dan relawan saat berjuang memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur.

Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, bahwa keselamatan serta prosedur penanganan risiko bagi personel di lapangan wajib menjadi prioritas utama dalam setiap operasi pemadaman.

Baca Juga

23 jam  lalu

2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, ASI Soroti Pentingnya Efektivitas dan Dampak Kebijakan

21 Dhanis

“Pengorbanan ini menjadi pengingat bahwa keselamatan petugas dan relawan di garda terdepan tidak boleh diabaikan,” kata Daniel dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Sebagai informasi, tragedi naas tersebut menimpa tim pemadam kebakaran di lereng Pusung Lingker, Desa Ngadirejo, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, pada Kamis (15/10/2026).

Kelima korban dilaporkan terjebak kobaran api yang tiba-tiba membesar akibat tiupan angin kencang di medan terjal yang sulit dijangkau.

Baca Juga

3 hari  lalu

DPR Desak Azerbaijan Cabut Larangan Jilbab

86 Akbar Budi

Untuk itu, Daniel mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya fokus pada kecepatan pemadaman api semata.

“Setiap operasi harus didahului dengan pemetaan risiko,pemantauan arah angin,jalur evakuasi,serta kesiapan sistem komunikasi darurat,” tegas Daniel.

Daniel pun mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama pengelola taman nasional untuk memastikan kecukupan Alat Pelindung Diri (APD) berstandar keselamatan bagi relawan.

Menurutnya, perlengkapan vital seperti pakaian tahan panas, kemudi, respirator, hingga radio komunikasi tidak boleh disediakan secara terbatas atau sekadar formalitas.

“Penyediaan APD tidak boleh sekedar formalitas administratif,melainkan harus memenuhi standar keselamatan.Seluruh personel di lapangan juga wajib mendapatkan pelatihan pengenalan tanda bahaya dan teknik penyelamatan darurat, ” tutur Daniel.

Ia juga menyoroti krusialnya jaminan pasokan logistik dan pertolongan medis bagi petugas di area terdampak. Pasokan makanan, air bersih, hingga keberadaan posko darurat medis harus dipastikan siap siaga sebelum personel dikirim ke lokasi kebakaran.

Minta Evaluasi Total dan Hak Santunan Korban

Lebih lanjut, Daniel mendesak pemerintah untuk melakukan penyelidikan dan evaluasi komprehensif atas tragedi Bromo. Evaluasi ini dinilai penting guna membenahi manajemen krisis bencana alam sekaligus memastikan terpenuhinya hak santunan bagi keluarga korban.

“Evaluasi menyeluruh harus dilakukan untuk mengetahui kecukupan prosedur keselamatan di lapangan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan sistem sekaligus memastikan keluarga korban memperoleh perhatian dan dukungan yang layak,” tegasnya.

Ia menambahkan, aturan penanganan kebencanaan di kawasan hutan lindung perlu memuat protokol ketat terkait batas toleransi pemadaman darat saat cuaca ekstrem. Menurutnya, keselamatan jiwa manusia harus tetap ditempatkan di atas target penyelamatan fisik kawasan hutan.

“Pengorbanan para pejuang lingkungan ini sangat mulia, tetapi nyawa manusia adalah yang utama. Kita harus memperbaiki seluruh sistem mitigasi risiko agar tragedi serupa tidak kembali terulang,” pungkasnya.