IHSG Menguat, Komisi XI Dorong Pembenahan Tata Kelola Pasar Modal

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Idrus Salim Aljufri, meminta pemerintah dan otoritas pasar modal memanfaatkan momentum penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk meningkatkan kepercayaan investor.

Menurut Habib Idrus, kenaikan indeks saham perlu diikuti perbaikan tata kelola, keterbukaan informasi, serta pengawasan yang lebih kuat agar pasar modal Indonesia tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Baca Juga

5 jam  lalu

DEN Siapkan Strategi Fiskal untuk Jaga Harga BBM Subsidi hingga Akhir Tahun

14 Dhanis

Ia mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan pemangku kepentingan lainnya dalam mempertahankan kepercayaan pelaku pasar.

“Kita menyambut baik penguatan pasar saham ini. Saya mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, serta kerja OJK, Bursa Efek Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kepercayaan pasar. Momentum positif ini harus menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki pasar modal Indonesia,” kata Habib Idrus pada Rabu (21/10/2026).

Ia menilai, keberhasilan pasar modal tidak cukup diukur dari pergerakan indeks saham. Pasar modal juga perlu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian, terutama melalui dukungan pembiayaan bagi dunia usaha.

Baca Juga

5 hari  lalu

Antrean BBM Subsidi Mengular di Jatim, Pertamina Pastikan Stok Aman

183 Afrizal Ilmi

Dengan akses pendanaan yang memadai, perusahaan berpeluang memperluas kegiatan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan membuka kesempatan kerja baru.

“Manfaat pasar modal harus semakin dirasakan masyarakat. Ketika perusahaan memperoleh pembiayaan yang sehat dan menggunakannya untuk kegiatan produktif, peluang usaha dan pekerjaan dapat ikut tumbuh. Inilah manfaat yang perlu terus kita dorong,” katanya.

Penguatan IHSG Perlu Diikuti Reformasi

Habib Idrus mengingatkan, penguatan IHSG dalam jangka pendek belum dapat dijadikan satu-satunya indikator pemulihan pasar modal. Keberlanjutan pertumbuhan, menurut dia, sangat bergantung pada kepastian regulasi, kualitas perusahaan tercatat, transparansi informasi, dan penegakan hukum.

Karena itu, ia meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan ekonomi. Sementara itu, OJK dan BEI didorong memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan saham serta meningkatkan keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham.

Pembenahan tersebut dinilai penting untuk menciptakan persaingan yang sehat dan mencegah praktik yang merugikan investor.

Habib Idrus secara khusus menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap manipulasi harga saham, perdagangan semu, dan penyalahgunaan informasi orang dalam atau insider trading.

“Praktik manipulasi harga, perdagangan semu, dan penyalahgunaan informasi orang dalam harus ditindak tegas. Investor, terutama masyarakat yang baru mulai berinvestasi, harus merasa bahwa pasar kita memiliki aturan yang adil dan pengawasan yang dapat dipercaya,” tegasnya.

Selain pengawasan, ia menilai transparansi pelaksanaan reformasi juga menjadi faktor penting dalam memulihkan kepercayaan pasar. Setiap kebijakan pembenahan, kata dia, perlu disertai target yang jelas, jadwal pelaksanaan, dan laporan perkembangan yang dapat diakses publik.

Dengan demikian, investor dapat mengetahui sejauh mana agenda reformasi berjalan dan menilai dampaknya terhadap kualitas pasar modal Indonesia.

Habib Idrus juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil keputusan investasi hanya berdasarkan kenaikan harga saham. Investor perlu mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan serta risiko yang mungkin timbul sebelum membeli atau menjual saham.

“Komisi XI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendukung langkah pembenahan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kita ingin optimisme ini bertahan karena pasar modal Indonesia semakin transparan, berintegritas, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Habib Idrus.