Tanggapi Aksi Geruduk Rapat RUU TNI, Mensesneg Minta Masyarakat Bangun Kritik Konstruktif
Caption: Menteri Sekretaris Kabinet (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Foto: Instagram @prasetyo_hadi28 TODAYNEWS.ID – Menteri Sekretaris Kabinet (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara perihal aksi penggerudukan yang dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan di rapat kerja Komisi I DPR saat membahas Revisi UU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025).
Prasetyo menjelaskan bahwa pihaknya tetap menghargai seluruh pihak yang telah memberikan masukan atas Revisi UU TNI.
“Ya seperti yang saya sampaikan bahwa demokrasi boleh tapi juga nggak boleh kebablasan, semangatnya itu loh yang penting semangatnya itu, semangatnya ini harus konstruktif, energinya harus yang positif,” ungkap Prasetyo kepada wartawan, pada Senin (17/3/2025).
Di sisi lain Prasetyo mengatakan, pada prinsipnya pemerintah akan terbuka terhadap kritik yang telah disampaikan masyarakat.
Sebagai negara demokrasi, masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat akan menjadi catatan penting bagi pemerintah.
“Kalaupun mohon maaf sedang membahas revisi Undang-Undang TNI, kalau ada elemen masyarakat yang menghendaki memberikan masukkan sampaikan dengan baik, dengan konstruktif, tentunya harus teliti, harus jelas,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tetap fokus untuk mengawal substansi yang telah tercatat di dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) soal RUU TNI.
“Apa yang dipolemikkan bukan sesuatu yang mau dikerjakan, jangan mempolemikkan yang tidak ada. Itu tolonglah dikurangi energi energi yang seperti itu,” tandasnya.
Sebelumnya, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan telah menggeruduk kegiatan rapat tertutup yang membahas Revisi Undang-Undang TNI, yang digelar di hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Berdasarkan video yang diunggah akun Instagram @undergreen.id nampak tiga orang perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan telah merangsek masuk ke dalam ruangan saat rapat masih berlangsung.
Sambil memegang sebuah poster, Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus mendesak pimpinan Komisi I DPR RI menghentikan pembahasan Revisi Undang-Undang TNI tersebut.
Andrie menilai, pembahasan revisi UU TNI itu tidak sesuai dengan proses legislasi sehingga terkesan sengaja dikebut untuk segera di sahkan.
“Kami menuntut agar proses pembahasan RUU TNI ini dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi, ini diadakan tertutup bapak-ibu,” teriak Andrie.
78 Total Count
Pos terkait
Berita Favorit
