Soroti Kecelakaan Kereta Berulang, Anggota Komisi V DPR Dorong Perbaikan Sistem dan Revisi Regulasi

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dan DPR bukan mencari pihak yang salah dalam kasus kecelakaan kereta api, melainkan memastikan kejadian serupa tidak terus berulang.

Menurut legislator Fraksi Partai NasDem itu, angka kecelakaan kereta api di Indonesia masih memprihatinkan dan bahkan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Baca Juga

3 hari  lalu

Rupiah Melemah, Komisi VI DPR Ingatkan Potensi Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok

65 Dhanis Iswara

Hal itu disampaikan Erna usai menghadiri Raker dan RDP Komisi V DPR dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPP/Basarnas dengan Menghadirkan Korlantas Polri, Kepala KNKT, Dirut PT. KAI Dan Dirut PT. KCI, Kamis (21/5/2026).

“Yang menjadi perhatian utama adalah titik-titik rawan di perlintasan sebidang. Di negara maju, perlintasan sebidang hampir sudah tidak ada lagi karena memang sangat berisiko,” ujar Erna kepada wartawan di depan ruang rapat Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Meski begitu, Erna juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah dan PT KAI dalam menutup lebih dari 70 perlintasan sebidang yang dinilai berbahaya dan memiliki volume lalu lintas tinggi.

Baca Juga

1 hari  lalu

Anggaran MBG 2026 Bakal Dipangkas, Komisi IX: Harus Jadi Momentum Perbaikan bagi Manajamen BGN

53 Dhanis Iswara

Ia menilai, solusi jangka pendek yang paling mendesak adalah memperbaiki sistem keselamatan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Menurutnya, sistem tersebut harus mencakup pembenahan rambu-rambu, sistem peringatan dini, hingga penjagaan pintu perlintasan.

Ia mencontohkan masih adanya persoalan pada rambu pembantu yang dinilai membingungkan pengguna jalan, serta belum optimalnya sistem early warning ketika terjadi potensi kecelakaan di jalur kereta.

“Masih ada waktu sekitar tiga menit yang sebenarnya bisa dimanfaatkan masinis untuk melakukan pengereman. Karena itu, sistem peringatan dini sangat penting,” katanya.

Selain itu, Erna juga menekankan pentingnya keberadaan petugas penjaga di pintu perlintasan guna meminimalkan risiko kecelakaan.

Untuk jangka panjang, Erna mendorong pembangunan flyover dan underpass agar perlintasan sebidang dapat dihilangkan secara bertahap.

Namun, ia mengakui pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran besar dan waktu panjang, terutama karena persoalan pembebasan lahan yang masih menjadi kendala utama.

“Kalau sistemnya tidak diperbaiki, maka perbaikan infrastruktur saja tidak akan cukup menyelesaikan masalah,” tegasnya.

Sementara, dalam rapat tersebut, Komisi V DPR RI lanjut Erna, juga membahas kemungkinan revisi sejumlah regulasi terkait keselamatan transportasi perkeretaapian.

Erna mengatakan mayoritas anggota dewan mendukung revisi aturan agar perlindungan terhadap keselamatan masyarakat semakin kuat.

“Ini soal nyawa manusia. Satu nyawa pun tidak boleh kita abaikan. Negara wajib melindungi keselamatan warganya,” pungkasnya.