Program Pangan Berkelanjutan Solusi Setop Impor ke Depan
JAKARTA – Pemerintah khususnya Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) diminta tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan seolah-olah sudah ada beberapa komoditas pertanian yang sudah swasembada dan sudah memasuki pasar ekspor. Sebab, kenyataan menunjukkan hampir semua komoditas masih diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Setelah izin impor beras beberapa waktu lalu, kini keluar juga izin impor 500 ribu ton jagung untuk memenuhi kebutuhan industri pakan ternak dalam negeri. Terbaru, Kementan mengakui telah menerbitkan 200 ratus lebih Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih dengan total volume mencapai 1,1 juta ton.
Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/10), mengatakan setelah RIPH diterbitkan oleh Kementan, pelaku usaha melakukan pengajuan Persetujuan Impor (PI) ke Kementerian Perdagangan.
“Jadi bukan hanya beberapa importir saja. Saya sampaikan bahwa wewenang perizinan impor bawang putih ada di Kementerian Perdagangan,” kata Prihasto.
RIPH, katanya, adalah rekomendasi teknis yang menyatakan bahwa produk hortikultura yang akan diimpor telah memenuhi persyaratan produk yang aman konsumsi dan bermutu baik. Selain itu, menerapkan prinsip telusur balik yang baik (traceability) dan memenuhi standar keamanan pangan segar asal tumbuhan.
“RIPH diperlukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu syarat melakukan impor produk hortikultura,” katanya.
Menanggapi impor pangan tersebut, pakar pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan pemerintah agar segera mewujudkan program food estate guna mengurangi impor pangan yang tiap tahun selalu berulang.
Untuk saat ini, dia meminta pemerintah mendorong petani mengintensifkan metode tumpang sari guna mengembangkan tanan hortikultura karena dipandang efektif untuk membantu petani miskin.
“Program yang berkelanjutan seperti food estate memang sangat kita butuhkan untuk mengurangi impor pangan yang tiap tahun selalu ada. Dengan pengelolaan lahan yang luas, ini bisa diisi dengan tanaman subtitusi impor, jadi ke depan tidak ada lagi alasan untuk impor,” kata Zainal.
Sambil berjalan, petani bisa mengintensifkan cara tumpang sari untuk meningkatkan kapasitas produksi hortikultura. Dengan pemilihan jenis tanaman yang tepat, sistem itu dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, cocok untuk menambah pendapatan petani yang miskin.
“Tumpangsari bisa menjadi alternatif untuk mencegah masyakarakat desa meninggalkan pertanian. Karena mayoritas pertanian ada di perdesaaan, maka perlu dibangun jalan agar menunjang transportasi yang murah dan cepat sehingga produk dari desa bisa cepat di bawa ke kota, dan sebaliknya. Dampaknya akan mendorong pemerataan ekonomi,” katanya.
Kewajiban Menanam
Sementara itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan bawang putih memang salah satu komoditas yang belum bisa diproduksi secara masif di dalam negeri sehingga 90 persen dipasok dari impor.
Masalahnya, adalah ada dugaan menghambat masuknya bawang putih impor yang menyebabkan harganya meroket hingga 50 persen lebih. Harga biasanya 25 ribu rupiah per kg, kini melonjak menjadi 42 ribu rupiah per kg. “Ini yang menyebabkan kerugian di masyarakat dan baru mengeluarkan izin impor produk sekarang setelah harga melonjak. Kebiasaan setiap ada momen politik seperti saat ini, ada permasalahan yang bisa jadi soal “uang” pengurusan impor,” katanya.
Dia juga berharap pemerintah lebih serius lagi mewajibkan importir untuk menanam bawang putih. “Untuk peningkatan produksi dalam negeri, kewajiban menanam bawang putih menjadi salah satu kebijakan yang wajib dilakukan,” tegasnya.
Sampai saat ini sudah ada 100 perusahaan lebih yang telah melaksanakan wajib tanam dan produksi bawang putih sesuai aturan yang ada. Kementan juga telah menyiapkan berbagai instrumen monitoring untuk kepatuhan yang bekerja sama dengan Satgas Pangan. (sat)
Pos terkait
