Perlintasan Sebidang Rawan Kecelakaan, DPR Usulkan Penjaga Bersertifikat

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko mengusulkan agar seluruh perlintasan sebidang kereta api yang rawan dijaga oleh petugas bersertifikasi sebagai solusi jangka pendek untuk meminimalisasi kecelakaan, baik pada kereta api maupun kendaraan yang melintasi rel.

Menurut Sudjatmiko di Jakarta, Kamis, penertiban secara masif terhadap perlintasan serta gangguan di sekitar rel kereta berpotensi menimbulkan penolakan dari masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih realistis diperlukan.

Selain itu, ia menekankan bahwa perlintasan sebidang setidaknya harus memiliki standardisasi keamanan. Hal ini menjadi penting mengingat tingkat kedisiplinan pengguna jalan di Indonesia masih tergolong rendah.

“Solusinya jangka pendeknya penjagaan penuh ya perlintasan rawan oleh penjaga bersertifikat, emang ini harus punya sertifikat,” kata Sudjatmiko dalam sebuah agenda diskusi yang membahas kecelakaan kereta Bekasi Timur di kompleks parlemen, Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa jumlah perlintasan sebidang ilegal yang masih aktif di Indonesia tergolong sangat banyak, sehingga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, menurut dia, perlintasan sebidang yang tidak berizin seharusnya wajib ditutup demi keselamatan bersama.

Di sisi lain, ia menambahkan bahwa jumlah pengguna kereta api terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan kondisi tersebut, aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan transportasi perkeretaapian.

“Di luar negeri juga banyak perlintasan sebidang banyak, tapi memang dijaga dan dengan sistem yang baik,” katanya.

Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VI yang mencakup Bekasi dan Depok, ia menyebutkan bahwa di wilayah sekitar Jakarta masih terdapat belasan perlintasan sebidang yang belum dijaga.

Tidak hanya itu, fenomena serupa juga masih ditemukan di wilayah Jakarta. “Yang jelas perlintasan sebidang ini memang wajib dijaga sesuai dengan peraturan dan tingkatan dari jalannya,” katanya.

Sementara itu, untuk solusi jangka menengah dan panjang, ia meminta pemerintah melakukan audit keselamatan kereta api secara nasional, termasuk memperbaiki kondisi jalur rel.

Ia juga menyoroti kondisi jalan di perlintasan sebidang yang sering mengalami kerusakan, baik pada aspal maupun beton, sehingga berisiko membuat kendaraan berhenti di tengah rel.

Lebih jauh, ia mendorong pembangunan flyover atau underpass di jalur kereta api, terutama pada lintasan dengan intensitas perjalanan kereta yang tinggi.

Karena itu, ia menegaskan bahwa upaya menghilangkan kecelakaan di perlintasan hanya dapat dilakukan dengan menghapus perlintasan sebidang secara bertahap.

“Apalagi Jabodetabek tiap lima menit ada kereta, nah itu harusnya sudah menggunakan flyover dan underpass. Nah penutupan perlintasan sebidang yang ilegal, nah ini yang harus ditekankan,” katanya.