Negara Wajib Lindungi Pekerja Migran, Jalur Legal Maupun Ilegal

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan bahwa tanggung jawab negara dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersifat mutlak dan tidak mengenal perbedaan status keberangkatan.

Baik mereka yang berangkat melalui jalur resmi (prosedural) maupun nonprosedural (ilegal), semuanya berhak mendapat perlindungan negara.

Baca Juga

2 hari  lalu

Erna Sari Dewi Desak Pemerintah Prioritaskan Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu

67 Dhanis Iswara

Pernyataan itu disampaikan Irma di sela-sela Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

“Seluruh warga negara Republik Indonesia, baik yang berangkat secara ilegal maupun legal, tetap menjadi tanggung jawab negara. Negara tidak boleh hanya melindungi yang legal, yang ilegal juga tetap harus dilindungi,” kata Irma.

Irma menjelaskan, perlindungan terhadap warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak boleh dibedakan berdasarkan status keberangkatannya.

Baca Juga

5 jam  lalu

Prabowo Tegaskan Siap Pangkas Anggaran Pertahanan dan Polri demi Entaskan Kemiskinan

44 Dhanis Iswara

Kendati demikian, Irma menekankan bahwa pemerintah harus memperkuat upaya pencegahan agar keberangkatan pekerja migran secara ilegal dapat ditekan.

“Tetapi yang paling penting adalah pemerintah harus segera menutup pintu-pintu tikus yang membuat tenaga kerja ilegal bisa berangkat ke luar negeri,” jelas Irma.

Legislator dari Fraksi Partai NasDem itu menilai pengawasan di titik-titik keberangkatan pekerja migran perlu diperketat.

Meski begitu, keberhasilan menekan angka pekerja migran nonprosedural sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah serta aparat yang bertugas di pintu-pintu keluar Indonesia.