DNIKS Serukan Pemberantasan Kemiskinan Harus Menjadi Gerakan Nasional

TODAYNEWS.ID – Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menegaskan bahwa pemberantasan kemiskinan tidak boleh hanya menjadi program pemerintah semata, melainkan harus bertransformasi menjadi Gerakan Nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

Ketua Umum DNIKS, Effendy Choirie atau yang akrab disapa Gus Choi, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan persoalan krusial bangsa yang tanggung jawabnya tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Sosial atau pemerintah pusat dan daerah saja.

“Kemiskinan tidak boleh hanya menjadi urusan Kementerian Sosial atau pemerintah semata. Kemiskinan adalah persoalan bangsa,” kata Gus Choi, pada Sabtu (18/7/2026).

Menurutnya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, organisasi sosial, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, media massa, filantropi, dan masyarakat luas harus turut serta membantu menyelesaikan persoalan ini.

“Karena itu, pemberantasannya harus menjadi Gerakan Nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Bila seluruh kekuatan bangsa bersatu, saya optimis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Sejahtera 2045,” ujar Gus Choi.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen dari total penduduk.

Meskipun trennya menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, angka tersebut menjadi pengingat bahwa jutaan warga negara masih hidup dalam kondisi serba terbatas.

Di sisi lain, DNIKS juga menyoroti pentingnya pendekatan kemiskinan multidimensi yang ditekankan oleh lembaga internasional seperti UNDP.

Kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan layak, listrik, air bersih, serta kualitas hidup lainnya

Lebih lanjut, DNIKS memandang bahwa angka kemiskinan versi BPS maupun pendekatan kemiskinan multidimensi versi PBB tidak perlu dipertentangkan.

Keduanya justru harus dijadikan bahan evaluasi bersama agar bangsa Indonesia memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kesejahteraan rakyat.

Karena itu, pada HUT ke-59 ini, DNIKS mengajak seluruh komponen bangsa untuk membangun Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan dengan lima agenda utama.

Pertama, memastikan tidak ada warga yang kelaparan dan terlantar, kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga miskin. Lalu ketiga, memperluas lapangan kerja dan peluang usaha produktif.

Selanjutnya keempat, memperkuat perlindungan bagi penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya. Dan kelima, membangun kolaborasi pemerintah, dunia usaha, filantropi, organisasi sosial, dan organisasi keagamaan dalam satu gerakan nasional kesejahteraan sosial.

Sebagai organisasi yang telah mengabdi selama 59 tahun, lanjut Gus Choi, DNIKS meyakini bahwa kemiskinan bukan takdir yang tidak bisa diubah.

“Dengan gotong royong nasional, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan pengelolaan sumber daya yang adil, Indonesia mampu mewujudkan cita-cita konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum serta menghadirkan sejahtera untuk semua,” tutupnya.