Menlu Iran: Pihak Manapun yang Membantu Agresi Adalah Sasaran Sah Pembalasan

TODAYNEWS.ID – Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memperingatkan bahwa setiap sumber agresi terhadap negaranya akan dianggap sebagai sasaran sah bagi Angkatan Bersenjata Iran untuk melakukan tindakan pembalasan.

Araghchi menegaskan bahwa pihak mana pun yang berpartisipasi, bekerja sama, atau memberikan bantuan dalam aktivitas agresi terhadap Iran harus bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensinya.

Baca Juga

1 hari  lalu

Militer AS-Israel Tidak Mampu Melacak Pusat Produksi Rudal Iran

83 Dhanis Iswara

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Araghchi dalam pidatonya pada Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Cholpon-Ata, Kyrgyzstan, Jumat (24/7/2026).

“Republik Islam Iran, sesuai dengan hukum internasional, berhak untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam kerangka pertahanan yang sah dan akan menganggap sumber agresi apa pun terhadap bangsa Iran sebagai sasaran yang sah untuk tindakan pertahanan oleh Angkatan Bersenjatanya,” kata Araghchi, seperti dilaporkan Tasnim.

Araghchi menyatakan bahwa Iran telah menggunakan haknya untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB menyusul agresi militer oleh Amerika Serikat dan rezim Israel. Ia menambahkan bahwa Teheran bukanlah pihak yang memicu konflik apa pun.

Baca Juga

6 hari  lalu

IRGC Klaim Telah Hancurkan Fasilitas Strategis AS di Kuwait dan Bahrain

99 Dhanis Iswara

Meski demikian, ia menekankan bahwa kebijakan luar negeri Iran selalu berlandaskan dialog, diplomasi, hubungan bertetangga yang baik, dan kerja sama regional.

Namun, ia mengingatkan bahwa perdamaian berkelanjutan hanya dapat tercapai melalui penghormatan terhadap hukum internasional serta penghentian agresi, pendudukan, dan penerapan standar ganda.

Dalam pidatonya, Araghchi juga mengecam AS dan rezim Zionis karena melancarkan serangan berulang kali terhadap Iran. Ia menilai tindakan tersebut tidak hanya menargetkan keamanan nasional Iran, tetapi juga merusak prinsip-prinsip mendasar tatanan hukum internasional.

Ia menyoroti serangan yang menyasar fasilitas sipil, infrastruktur penting, pusat ekonomi, hingga fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Menurutnya, kegagalan komunitas internasional untuk merespons secara efektif akan melemahkan keamanan global dan supremasi hukum.

Selain itu, Araghchi mengkritik Washington atas pelanggaran terhadap Nota Kesepahaman Islamabad yang bertujuan untuk mengakhiri konflik. Ia menuding AS terus melancarkan serangan terhadap infrastruktur transportasi, fasilitas air, kapal nelayan, kapal komersial, dan berbagai target sipil lainnya.

Ia juga memperingatkan bahwa keterlibatan AS dalam pengaturan keamanan dan aktivitas maritim di Selat Hormuz telah mengancam keamanan salah satu jalur air tersibuk dan terpenting di dunia, serta mengganggu kelancaran pelayaran komersial.

Araghchi menegaskan bahwa stabilitas dan keamanan di Teluk Persia serta Selat Hormuz tidak dapat dijamin melalui kehadiran militer dari luar kawasan, melainkan melalui kerja sama, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama di antara negara-negara regional.