Marak OTT KPK, DPR Minta Kemendagri Perketat Pembinaan Kepala Daerah

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pembinaan secara masif kepada seluruh kepala daerah.

Desakan ini muncul menyusul rentetan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjaring tiga bupati dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Baca Juga

2 hari  lalu

Pemotongan Gaji ASN Turunkan Kualitas Pelayanan Publik

71 Akbar Budi

Pria yang akrab disapa Edo itu menilai fenomena tersebut sebagai alarm serius bagi pemerintah pusat bahwa upaya pencegahan korupsi di tingkat daerah belum berjalan optimal.

“Kasus yang terus berulang ini harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kemendagri tidak cukup hanya melakukan pembinaan administratif, tetapi juga harus memperkuat pendidikan integritas, tata kelola pemerintahan yang bersih, serta pengawasan terhadap kepala daerah sejak awal mereka menjabat,” kata Edo pada Senin (13/7/2026).

Dalam kurun waktu sebulan, KPK melakukan OTT terhadap tiga kepala daerah, yakni Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby terkait dugaan suap pengisian jabatan, Bupati Langkat Syah Afandin dalam perkara dugaan suap proyek, serta Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang diduga melakukan pemerasan terhadap perangkat daerah.

Baca Juga

5 hari  lalu

Perkuat Ekonomi Biru dan Akses Obat Murah, Hubungan RI-India Masuki Babak Baru

227 Dhanis Iswara

Menurut Edo, rangkaian OTT ini membuktikan bahwa langkah preventif yang sistematis jauh lebih mendesak dibandingkan sekadar penindakan hukum pasca-kejadian.

Meski mengapresiasi kerja KPK, ia menekankan bahwa negara harus lebih hadir untuk mencegah praktik korupsi sejak dini.

“Kita tentu mengapresiasi langkah tegas KPK dalam memberantas korupsi. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara mampu mencegah praktik-praktik korupsi itu sejak dini agar tidak terus berulang di berbagai daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, legislator Fraksi PKB itu mendorong Kemendagri untuk mengambil peran lebih proaktif dengan menggencarkan sosialisasi antikorupsi secara berkelanjutan.

Program ini, menurutnya, tidak boleh hanya dilakukan saat pelantikan, melainkan harus menjadi agenda rutin yang melibatkan KPK, BPKP, serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Sosialisasi pencegahan korupsi harus terus dilakukan. Jangan hanya saat pelantikan kepala daerah, tetapi menjadi agenda rutin yang melibatkan KPK, BPKP, aparat pengawas internal pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.

Dia pun mengingatkan bahwa korupsi di tingkat daerah berdampak buruk bagi pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Setiap rupiah yang dikorupsi merupakan hak masyarakat yang terampas.

“Setiap rupiah yang dikorupsi sesungguhnya adalah hak masyarakat yang hilang. Karena itu, integritas kepala daerah merupakan syarat utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang berkualitas, dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

Untuk itu, Edo berharap pemerintah pusat menjadikan rentetan OTT tersebut sebagai momentum memperkuat sistem pembinaan, pengawasan, dan tata kelola pemerintahan daerah agar kasus serupa tidak terus terulang.