Kebijakan Penurunan Tarif Impor LPG Dinilai Tidak Akan Menyelesaikan Akar Permasalahan Utama

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, menilai kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) dari 5% menjadi 0% sebagai upaya dalam menjaga ketersediaan pasokan stabilitas harga dalam negeri.

“Kebijakan pemerintah menurunkan bea masuk impor LPG dari 5% menjadi 0% dapat dilihat sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan dan harga dalam jangka pendek, di mana manfaatnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat melalui harga yang lebih terkendali,” kata Sartono saat dihubungi TODAYNEWS, Kamis (30/4/2026).

Baca Juga

2 hari  lalu

Subsidi Motor Listrik Masih Dikaji, Pemerintah Bahas Besaran Insentif

73 Azis Arriadh

Sebagai informasi, kebijakan penurunan tarif bea masuk impor LPG dari 5% menjadi 0% itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, pada Selasa (28/4/2026).

Adapun kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan dan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Meski begitu, Sartono menilai kebijakan tersebut bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah kelangkaan pasokan di berbagai daerah, khususnya LPG tabung 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah.

Baca Juga

6 hari  lalu

Soroti Konflik Agraria di Sulteng, Legislator Dorong GTRA Bertindak Lebih Tegas

63 Dhanis Iswara

“Kebijakan ini tidak serta-merta menghilangkan kelangkaan, karena akar masalah di banyak kasus ada pada distribusi dan ketepatan sasaran,” ujarnya.

Legislator Fraksi Demokrat itu juga berpendapat, meski kebijakan impor dipermudah hal itu tidak akan menghindari kelangkaan LPG subsidi, jika perbaikan data penerima manfaat dan pengawasan distribusi tidak segera diperbaiki.

“Tanpa pembenahan data penerima dengan sinkron digitalisasi dan pengawasan distribusi, LPG tetap bisa langka di daerah tertentu meskipun impor dipermudah,” kata Sartono.

“Diperlukan langkah yang lebih tegas, terukur dan komprehensif, seperti penguatan distribusi berbasis digital, data yang akurat dan presisi data penerima subsidi agar lebih tepat sasaran, serta pengawasan yang konsisten di lapangan,” tambah anggota DPR dapil Jatim VII itu.

Untuk itu, Sartono mengatakan bahwa dirinya kerap menyarankan kepada pemerintah untuk membuat suatu bercode bagi kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi, sehingga data dari barcode tersebut dapat tersinkronisasi dengan data milik pertamina.

“Sering saya sampaikan, kedepan dapat meggunakan barcode per penerima yang tersinkronisasi di pertamina dan langsung ke data penerima yang berhak,” imbuhnya.

Selain itu, Sartono juga mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor energi, khususnya LPG melalui pemanfaatan energi domestik.

“Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat, kita optimistis stabilitas pasokan LPG subsidi dapat terus dijaga demi melindungi kebutuhan masyarakat,” demikian Sartono menambahkan.