BGN Kerap Disorot Publik, Siapa Dadan Hindayana?

TODAYNEWS.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana belakangan ini kerap menjadi sorotan publik karena banyaknya polemik yang ditimbulkan dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tak hanya mendapat kritikan tajam terkait banyaknya kasus keracunan MBG. Sejumlah kebijakannya hingga proyek pengadaan yang dilakukan oleh BGN juga tak lepas dari sorotan dan pertanyaan publik, karena biaya pengadaan yang dinilai terlau besar dan dinilai tak memiliki kaitan dengan program MBG.

Baca Juga

2 hari  lalu

Menkeu Tegaskan PPN Jalan Tol Belum Final, Tunggu Kajian Fiskal

65 Azis Arriadh

Selain itu, sejumlah pernyataan Dadan terkait program MBG juga turut menjadi perbincangan publik.

Lantas siapa kah sosok Dadan Hindayana hingga bisa ditunjuk mejadi Kepala BGN?

Berdasarkan informasi yang dirangkum dari berbagai sumber, Dadan merupakan seorang akademisi dan pakar Entomologi atau ilmu yang mempelajari tentang jenis dan kehidupan serangga dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Baca Juga

2 hari  lalu

Komisi II Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan Optimal Selama Kebijakan WFH

67 Dhanis Iswara

Dadan lulus sebagai sarjana dari program studi Proteksi Tanaman IPB pada tahun 1990 dan sempat menjadi dosen di kampus tersebut.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 Entomologi Terapan di Universitas Bonn, Jerman, dan lulus pada tahun 1997.

Pria kelahiran Garut Jawa Barat pada 10 Juli 1967 itu juga tercatat sempat mengenyam pendidikan S3 di Leibniz Universitat Hannover, Jerman, dan lulus pada tahun 2000.

Selanjutnya Dadan juga tercatat pernah menjadi Sekretaris Kantor Persiapan Implementasi Otonomi (2001-2002), Direktur Direktorat Pengembangan Institusi dan Usaha Penunjang (2003-2008), dan Direktur Ad-interim Direktorat Kerja Sama (2007-2008).

Kariernya di dunia pendidikan berlanjut ketika ia menjadi ketua Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan (STPK) Banau, Halmahera Utara (2014-2022).

Dadan Dilantik Sebagai Kepala BGN

Perjalanan Dadan menjadi Kepala BGN dimulai pada 19 Agustus 2024, di mana ia dilantik oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menjadikannya sebagai pimpinan pertama lembaga tersebut dan terus berlanjut pada era Presiden Prabowo Subianto.

Kontroversi kebijakan BGN belakangan ini

Adapun belakangan ini Dadan kerap disorot karena kebijakan-kebijakan proyek pengadaan yang dilakukan oleh BGN dinilai publik tidak memiliki relevansi dengan program MBG.

Salahsatunya terkait proyek pengadaan 21 ribu motor listrik bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan nilai fantastis dan sejumlah proyek pengadaan lainnya, seperti kaos kaki, laptop dan lain-lain.

Pasalnya proyek tersebut dijalankan Dadan di saat semua kementerian/lembaga tengah melakukan efisiensi anggaran.

Sorotan dari Komisi IX soal Pengadaan Proyek BGN

BGN sebagai mitra kerja dari Komisi IX DPR RI juga tak lepas dari sorotan tajam. Anggota Komisi IX DPR, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui alasan terkait pengadaan motor listrik tersebut yang menjadi polemik publik.

“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Untuk mendapatkan informasi yang utuh dan akurat, konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas. Jangan sampai muncul polemik berkepanjangan akibat kurang keterbukaan,” ujar Neng Eem di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Sementara itu, Anggota Komisi IX lainnya Asep Romy Romaya, mempertanyakan pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurutnya pengadaan motor listrik tersebut sejatinya tidak ada dalam rancangan anggaran belanja (RAB). Sebab itu, hal ini menjadi pertanyaan bagi Komisi IX DPR RI sebagai mitra kerja BGN.

“Saya sebagai wakil rakyat ya, ketika tidak ada RAB-nya pengajuan terkait keuangan, ketika tidak ada, kenapa jadi ada? Kan itu salah satu permasalahan,” kata Asep saat ditemui wartawan TODAYNEWS, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Selain itu, Anggota Komisi IX DPR Achmad Ruyat, juga menanggapi soal polemik pengadaan 21.801 unit motor listrik oleh BGN. Ia menilai pengadaan motor listrik tersebut sejatinya belum menjadi kebutuhan mendesak dan juga tak memiliki kaitan dengan program MBG.

Terlebih kata dia, disaat sejumlah kementeria dan lembaga (K/L) negara tengah melakukan efisiensi, semestinya BGN juga melakukan hal serupa.

“Ya kalau saya melihat sih belum prioritas ya, karena memang di kementerian dan lembaga di satu sisi banyak program-program strategis yang melakukan efisiensi, ya kan,” kata Ru’yat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, bahwa seluruh Anggota Komisi IX DPR terkejut saat pertama kali mendengar kabar pengadaan motor listrik tersebut.

Untuk itu, Komisi IX kata Charles, meminta Kepala BGN Dadan Hindayana agar membatalkan proyek pengadaan motor listrik tersebut.

“Dengan adanya pengadaan ini ditengah efisiensi yang sedang dilakukan oleh pemerintah ini sangat tidak tepat, sehingga kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu,” tegas Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).

KPK Diminta Telusuri Pengadaan Motor Listrik BGN

Ketua Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), Hamdi Putra, menantang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri pengadaan 21.800 unit motor listrik oleh BGN dengan nilai sekitar Rp915,6 miliar.

Ia menilai isu ini bukan lagi sekadar isu kebijakan yang salah arah, tetapi telah memasuki wilayah yang secara serius mengandung indikasi tindak pidana korupsi.

Menurut Hamdi ketika kebijakan publik menghasilkan kontradiksi teknis, potensi kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah, serta memperlihatkan pola konflik kepentingan yang terstruktur, maka diamnya penegak hukum justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri.

“KPK tidak bisa lagi menunggu laporan formal atau berlindung di balik pernyataan normatif maupun prosedur administratif. Analisis yang ada menunjukkan bahwa kasus ini telah memenuhi ambang awal untuk penyelidikan,” kata Hamdi dalam keterangan yang diterima, pada Sabtu (18/4/2026).

Presiden Prabowo Diminta Pecat Kepala BGN

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, bahwa sejak dibentuknya BGN dan diberikan kewenangan untuk mengelola program andalan Presiden Prabowo, peran BGN justru tak pernah lepas dari sorotan publik.

“Sejak dari dibentuk sampai saat ini tidak pernah usai. Dari masalah pelaksanaan program MBG, pernyataan Ketua BGN Dadan Hindayana yang asal-asalan mengenai menu MBG, sampai masalah pengguna anggaran yang asal-asalan dan tidak tepat sasaran untuk kepentingan meningkatkan gizi para anak,” kata Fernando pada Kamis (23/4/2026).

Karena itu, Presiden Prabowo disarankan agar segera mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN.

“Seharusnya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran tidak cukup dengan hanya jawaban, tetapi Presiden Prabowo Subianto harus mengambil tindakan dengan mencopot Dadan Hindayana dan kawan-kawan karena sudah gagal menjalankan amanah yang diberikan,” tegasnya.

“Saya berharap Presiden Prabowo lebih selektif menempatkan orang pada posisi strategis di kabinetnya, apalagi menyangkut program unggulannya,” demikian Fernando.