Karhutla Ancam 4,2 Juta Warga, DPR Minta Peringatan BMKG Jadi Aksi Nyata

TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah, mendesak pemerintah memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah diminta tidak hanya bergerak ketika api sudah meluas, tetapi melakukan langkah antisipasi sejak dini.

Rina menilai masih ada kesenjangan antara sistem peringatan dini atau early warning dengan tindakan nyata di lapangan (early action). Menurutnya, peringatan yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) harus segera diterjemahkan menjadi langkah pencegahan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Percepat Pemulihan Gempa NTT, DPR Minta Penyaluran Dana Bencana Diperketat

119 Dhanis Iswara

“BMKG sudah memberikan peringatan sejak jauh-jauh hari, termasuk terkait fenomena El Niño. Pertanyaannya, apakah peringatan tersebut sudah benar-benar diterjemahkan menjadi tindakan preventif di lapangan? Karena yang kita lihat, kejadian seperti ini terus berulang,” kata Rina di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Rina mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kabut asap akibat karhutla telah berdampak terhadap lebih dari 4,2 juta jiwa di tujuh provinsi.

Ketujuh wilayah tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Adapun wilayah-wilayah tersebut sampai kini masih berstatus siaga darurat.

Baca Juga

2 hari  lalu

Komisi II DPR Dorong Ombudsman Perkuat Pengawasan dan Tindak Lanjut Aduan Masyarakat

194 Dhanis Iswara

“Ketika lebih dari 4,2 juta masyarakat terdampak, maka karhutla bukan lagi semata-mata persoalan lingkungan, melainkan persoalan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Negara harus hadir sebelum dampaknya semakin luas,” tegas politikus Fraksi PKB itu.

Dia juga menyoroti data MapBiomas Fire Indonesia yang mencatat luas lahan terbakar pada periode Januari-Juni 2026 mencapai 178.232 hektare. Jika memperhitungkan kebakaran berulang di wilayah yang sama, total luas bulanan tercatat sekitar 190.546 hektare.

Menurut Rina, anggaran untuk pencegahan karhutla harus dipandang sebagai investasi, bukan sekadar belanja rutin.

Sebab, biaya penanggulangan karhutla seperti operasi water bombing dan modifikasi cuaca dinilai jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan yang dilakukan secara konsisten sejak awal.

Rina juga mengingatkan tanggung jawab korporasi dan pemegang izin pengelolaan lahan, baik pemegang Hak Guna Usaha (HGU) maupun Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Mereka diminta memastikan ketersediaan sarana dan prasarana mitigasi karhutla di wilayah konsesinya. Pengawasan ekstra juga diperlukan di kawasan gambut karena proses pemadaman lebih kompleks dan api dapat menjalar di bawah permukaan tanah.

“Kalau memang ada pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai hasil investigasi, sekaligus memastikan pemulihan dan revitalisasi lahan yang terbakar,” pungkasnya.