Budi Arie Bicara Percepatan Pemilu, Pengamat Singgung Ada Kegelisahan Pendukung Jokowi

TODAYNEWS.ID – Pengamat Politik Citra Institut Efriza, menilai pernyataan mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, terkait aksi demonstrasi dan kemungkinan terjadinya “percepatan Pemilu” bukan merupakan tanda keretakan serius dalam koalisi besar pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Efriza justru melihat pernyataan tersebut sebagai sikap personal Budi Arie yang diduga muncul akibat kekecewaan setelah dirinya terkena reshuffle dari kabinet Prabowo.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Karhutla Kalsel Bikin Penerbangan Terganggu, DPR Desak Langkah Cepat

77 Dhanis Iswara

“Saya melihat ini adalah sikap pribadi Budi Arie yang kecewa sama Presiden Prabowo, ditengarai akibat ia di-reshuffle. Jika dilihat koalisi besar pemerintah dinyatakan mengalami keretakan serius, saya melihat tidak sama sekali terjadi keretakan,” kata Efriza kepada TODAYNEWS, Jumat (28/8/2026).

Menurut dia, pernyataan tersebut lebih mencerminkan sentimen dari sebagian pendukung Jokowi yang menginginkan porsi lebih besar dalam pemerintahan Prabowo sekaligus mulai membaca peluang politik menuju Pemilu 2029.

“Ini sekadar sentimen dan pernyataan negatif dari para pendukung Jokowi saja, yang menginginkan mendapatkan porsi yang lebih besar dari pemerintahan Prabowo sekaligus terobsesi ingin segera Pemilu 2029 dengan berharap Gibran dapat bersaing dengan Prabowo, misalnya,” ujarnya.

Baca Juga

5 hari  lalu

OTT Rektor Unsoed: Dunia Pendidikan dalam Lingkaran Korupsi

142 Akbar Budi

Meski tidak merepresentasikan sikap seluruh koalisi, Efriza menilai pernyataan Ketua Umum DPP Projo itu tetap memiliki konsekuensi politik. Sebab, narasi mengenai demonstrasi, “percepatan Pemilu”, hingga “patahan sejarah” dapat memunculkan kesan adanya kepentingan politik yang berseberangan dengan pemerintahan Prabowo.

“Satu pernyataan relawan tidak otomatis merepresentasikan sikap seluruh koalisi. Namun, pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie menunjukkan adanya kegelisahan pendukung Jokowi sebagai bagian dari pendukung Prabowo dan perbedaan pembacaan terhadap arah politik ke depan,” jelasnya.

Karena itu, Efriza menyebut pernyataan Budi Arie sebagai alarm politik bagi pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu mencermati potensi persaingan kepentingan antara kelompok pendukung Jokowi-Gibran dengan Presiden Prabowo agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius.

“Bagi pemerintah, ini patut dibaca sebagai alarm politik akibat persaingan antara kepentingan pendukung Jokowi dan Jokowi-Gibran dengan Presiden Prabowo,” katanya.

Efriza menduga pernyataan tersebut juga dapat dibaca sebagai upaya mendorong Jokowi mempercepat konsolidasi dengan para pendukungnya untuk menghadapi kemungkinan perubahan konstelasi politik.

Namun, ia menilai belum ada bukti kuat bahwa faksi dan tarik-menarik kepentingan telah berubah menjadi keretakan nyata dalam koalisi.

“Persepsi adanya faksi dan tarik-menarik kepentingan dirasakan belum terjadi, karena PSI dan Jokowi tidak mendukung persepsi Budi Arie tersebut dengan konfirmasi mereka,” tuturnya.

Terkait perbandingan kondisi masyarakat saat ini dengan situasi menjelang Reformasi 1998, Efriza menilai Budi Arie terlalu dini menarik kesamaan tersebut.

Ia mengatakan kondisi saat ini memang diwarnai demonstrasi dan keresahan publik, tetapi belum bisa disimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo telah gagal atau akan ditumbangkan masyarakat.

“Ketika Budi Arie berbicara kondisi masyarakat dibandingkannya dengan situasi menjelang 1998, ini terlalu dini ia menyamakan kondisi sekarang dengan 1998, yang berbeda jauh,” ucapnya.

Efriza menegaskan, pernyataan Budi Arie lebih tepat dipahami sebagai analisis mengenai kemungkinan demonstrasi meluas dan berdampak pada dinamika politik, bukan sebagai serangan terbuka terhadap kabinet Prabowo. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan keresahan yang menjadi pemicu aksi demonstrasi.

“Pemerintah perlu meredakan keresahan masyarakat, jangan dibiarkan, apalagi direspons dengan tindakan represif terhadap massa aksi demo,” katanya.

Menurut Efriza, jika pemerintah tidak segera memperbaiki kinerja dan menjawab keresahan publik, narasi yang awalnya datang dari elite politik dapat berubah menjadi persepsi yang lebih luas di tengah masyarakat.

“Jika tidak dilakukan perbaikan kinerja pemerintah, maka kritik tersebut dapat berkembang menjadi persepsi yang menguat di publik bahwa memang iya pemerintah telah gagal menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya.