Jangan Pongkas TKD, Perbaiki Penyalurannya

TODAYNEWS.ID – Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari Rp900 triliun menjadi Rp600 triliun akan berdampak pada pembangunan daerah yang berimplikasi terhambatnya pelayanan publik.

Pernyataan itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/5/2026).

Ia menerangkan, dana yang digelontorkan ke daerah ssngat penting dan bermanfaat bagi perkembangan serta pembangunan daerah.

Baca Juga

5 hari  lalu

DPR Semprot PLN Imbas Listrik Sering Padam Mendadak di Sejumlah Daerah

158 Dhanis Iswara

“Setiap rupiah yang ditransfer ke daerah akan menjadi jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, layanan kesehatan yang lebih berkualitas, sawah yang lebih produktif, dan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa upaya efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan dengan mengurangi kemampuan daerah dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, efisiensi seharusnya dimulai dari pemangkasan belanja birokrasi yang tidak produktif, pengurangan perjalanan dinas yang tidak mendesak, rapat-rapat seremonial, dan program kementerian yang tumpang tindih.

Baca Juga

5 jam  lalu

DPR Minta Modul Latsarmil Calon Manajer Kopdes Dievaluasi Total

36 Dhanis Iswara

Ia mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan TKD melalui penerapan Transfer Berbasis Kinerja (Performance-Based Transfer).

Dalam skema tersebut, daerah yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik, menarik investasi, memperbaiki kualitas pendidikan, serta menurunkan angka kemiskinan harus memperoleh insentif fiskal yang lebih besar.

“Yang dibutuhkan bukan memangkas TKD, melainkan memperbaiki kualitas penyalurannya agar lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong kompetisi positif antar daerah,” katanya.

Ia menilai TKD harus menjadi instrumen utama untuk mendorong inovasi daerah, memperkuat UMKM, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat daya saing nasional.

Menurutnya, keberhasilan berbagai program prioritas pemerintahan, termasuk pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah.