Penurunan TKD Jangan Hambat Pembangunan Daerah
Anggota Komisi II, Eka Widodo menyoroti penurunan Transfer ke Daerah (TKD) berdampak pada pembangunan di daerah. Dok. F-PKB DPR RI TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo menyoroti soal rencana penurunan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2027 mendatang.
Penurunan itu cukup signifikan dari Rp900 triliun menjadi Rp600 triliun. Menurutnya, penurunan TKD harus dikaji lebih lanjut.
Ia memandang, penurunan TKD akan berimplikasi terhadap roda pemerintahan di daerah dalam melayani masyarakat.
“Di tengah meningkatnya beban pemerintah daerah, termasuk kebutuhan pembiayaan pembangunan dan penyelesaian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pengurangan TKD justru berpotensi memperlambat pelayanan publik serta menghambat akselerasi pembangunan nasional,” kata Eka Widodo kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).
![](https://todaynews.id/wp-content/uploads/2025/09/bannerkatalog_1000x250.webp")
Ia mengatakan, kemajuan suatu negara dilihat dari pembangunan daerahnya. Ia menegaskan bahwa daerah merupakan nyawa dari pemerintah pusat.
“Negara maju dibangun dari daerah yang kuat. Pemerintah pusat adalah arsitek pembangunan, tetapi daerah merupakan fondasi utamanya,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar penurunan TKD dikaji lebih mendalam. Ia memgatakan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah semakin besar.
“Karena itu, jangan sampai ruang fiskal daerah justru dipersempit ketika tanggung jawab yang harus dijalankan semakin besar,” pungkasnya.
Menurut Edo, TKD bukan sekadar komponen belanja negara, melainkan investasi strategis bagi pembangunan nasional.
Dana yang ditransfer ke daerah akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Kemudian, penguatan ketahanan pangan, perbaikan irigasi, hingga penciptaan lapangan kerja.
Pos terkait
