Laporan: Dhanis
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo. Foto: Tangkapan Layar TV Parlemen TODAYNEWS.ID – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion Syamsuddin Rogo, meminta pemerintah memastikan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas 338.536 hektare tidak berujung pada hilangnya mata pencaharian masyarakat.
Menurut Mafirion, pencabutan izin tersebut harus menjadi momentum untuk menegakkan hukum secara adil sekaligus memperbaiki tata kelola kehutanan nasional. Dia menegaskan, perusahaan yang terbukti melanggar aturan harus diproses tanpa memandang besar kecilnya perusahaan.
“Kami meminta agar siapa pun yang terbukti melanggar aturan pengelolaan hutan harus ditindak. Jangan ada perusahaan besar atau pemegang konsesi yang kebal hukum. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan siapa pun,” kata Mafirion dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Areal konsesi RAPP tersebut tersebar di enam kabupaten di Riau, yakni Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, dan Kampar. Sebagian kawasan itu juga berbatasan dengan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang selama ini menjadi perhatian aktivis lingkungan karena dugaan kerusakan hutan.
Legislator Fraksi PKB dari Dapil Riau II itu menilai kerusakan hutan tidak bisa dianggap sebagai persoalan lingkungan semata. Dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari ancaman banjir hingga kabut asap.
Meski mendukung penegakan hukum, dia mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan nasib pekerja dan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
Menurutnya, operasional RAPP memiliki keterkaitan dengan puluhan ribu pekerja beserta keluarganya, termasuk kontraktor, pemasok, pelaku UMKM, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Jika perusahaan terbukti melanggar, silakan proses sesuai hukum. Namun, jangan sampai pekerja dan masyarakat yang tidak melakukan pelanggaran justru kehilangan pekerjaan dan sumber penghidupan. Pemerintah harus memastikan mereka tetap terlindungi,” ujarnya.
Karena itu, Mafirion meminta pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai pengelolaan kawasan setelah pencabutan PBPH. Hal yang perlu dijelaskan antara lain status pekerja, tanggung jawab pemulihan lingkungan, mekanisme pengawasan, hingga keberlanjutan ekonomi masyarakat.
Dia menegaskan, pencabutan izin tidak boleh menjadi satu-satunya langkah pemerintah. Penataan kawasan hutan harus diikuti dengan pemulihan lingkungan dan sistem pengelolaan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan baru.
“Jangan hanya berhenti pada pencabutan izin. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kawasan tersebut akan dikelola, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengawasan dilakukan, dan bagaimana nasib para pekerja,” tuturnya.
“Pelanggaran harus ditindak, lingkungan harus diselamatkan, tetapi rakyat juga tidak boleh dikorbankan,” pungkas Mafirion.
Editor: Azis Arriadh