x

Tarif Kurir Online Bakal Diatur, Pemerintah Tak Ingin UMKM Terbebani

Laporan: Dhanis

waktu baca 2 menit
Minggu, 22 Nov 2026 18:02 3

TODAYNEWS.ID – Pemerintah tengah menggodok aturan tarif layanan kurir online untuk pengantaran barang dan makanan. Penetapan tarif ini diupayakan bisa memberikan penghasilan layak bagi pengemudi tanpa membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, pemerintah harus memperhitungkan kepentingan pengemudi, perusahaan aplikasi, hingga pelaku UMKM sebelum menetapkan besaran tarif.

Menurutnya, tarif yang terlalu rendah berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha aplikator dan pengemudi. Sebaliknya, biaya layanan yang terlalu tinggi bisa membuat konsumen enggan membeli produk UMKM.

“Kalau kita terlalu murah, bisnis aplikasi dan UMKM tidak akan bertahan, tetapi kalau terlalu mahal, maka UMKM tidak ada yang beli juga,” ujar Edwin mengutip pada Minggu (22/11/2026).

Dia menjelaskan, penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Edwin menegaskan, pemerintah tidak ingin regulasi yang diterbitkan justru menimbulkan persoalan baru bagi para pelaku ekosistem transportasi online. Karena itu, dialog dengan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan kementerian terkait akan menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan.

“Kita tidak mau mengambil kebijakan yang nanti malah menyusahkan, baik itu kurir online, aplikator, ataupun UMKM-nya. Bagaimana menetapkan porsi yang adil itu adalah pekerjaan yang harus didasari pemahaman dan dialog antara regulator, para pengemudi, aplikator, dan juga nanti dengan Menteri UMKM,” jelasnya.

Edwin juga menyoroti aspirasi Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) dalam audiensi dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pada Jumat (20/11) lalu.

Dalam pertemuan itu, para pengemudi meminta pemerintah mempertimbangkan seluruh komponen pengeluaran dan risiko pekerjaan dalam menentukan tarif. Mulai dari biaya operasional kendaraan, bahan bakar, tenaga, waktu, hingga risiko selama pengantaran.

“Mereka cuma ingin apa saja yang mereka keluarkan untuk usaha mengantarkan, biaya operasional sepeda motor, bensin, usaha, dan tenaga mereka, serta risiko yang ditanggung dalam melakukan pekerjaannya, mendapatkan kompensasi yang sesuai, yang manusiawi,” ungkap Edwin.

Lebih lanjut, Edwin menegaskan pemerintah akan memperhatikan seluruh masukan tersebut sebagai bagian dari proses penyusunan regulasi.

Editor: Azis Arriadh

Pilkada & Pilpres

INSTAGRAM & TIKTOK

1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
1 week ago
2 weeks ago
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa partainya tidak akan mengusulkan kandidat untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. Keputusan tersebut diambil setelah AHY berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), melalui sambungan video call. “Sikap ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat yang telah saya konsultasikan tadi pagi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta,” jelas AHY. #AHY #DEMOKRAT #WAPRES #gibran
 photo
pernyataan resmi Gibran Rakabuming Raka setelah mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil presiden ke MPR. #GIBRANMUNDUR #WAPRES #TODAYNEWS
 photo
Gibran Rakabuming Raka meninggalkan Gedung DPR/MPR tak lama setelah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden ke MPR. #gibranmundur #gibran #dpr #mpr
 photo
Momen Gibran Rakabuming Raka tiba di Gedung DPR/MPR untuk menyerahkan surat pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026). #gibran #Gibranmundur #dpr #mpr #todaynews
 photo
LAINNYA